Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan pemerintah telah mengamankan pasokan gas nasional agar tidak terjadi defisit pada tahun 2026 melalui pengaturan ketat alokasi domestik dan ekspor. Penegasan ini disampaikan Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, pada Senin (20/4/2026).
Pemerintah menetapkan sekitar 28 persen hingga 30 persen dari total produksi gas nasional dialokasikan untuk pasar luar negeri guna memenuhi komitmen kontrak lama. Alokasi tersebut telah disesuaikan agar tidak mengganggu kebutuhan konsumsi dalam negeri yang diprioritaskan tahun ini.
Dilansir dari Detik Finance, Bahlil menjelaskan bahwa ekspor tetap berjalan karena proyek-proyek gas tersebut memiliki pembeli tetap atau offtaker sejak awal pembangunan. Kebijakan ini diambil untuk menjaga keseimbangan antara pendapatan negara dan pemenuhan energi nasional.
"Alokasi untuk konsumsi dalam negeri di tahun 2026 itu sudah clear. Termasuk dengan komitmen kita terhadap market kita di luar negeri, sekitar kurang lebih sekitar 28 sampai 30% total produksi gas kita itu memang kita ekspor," ujar Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM.
Kondisi ketersediaan gas tahun 2026 dinilai jauh lebih stabil dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2025, Indonesia sempat mengalami krisis pasokan yang mengakibatkan gangguan pada distribusi energi di dalam negeri.
Berdasarkan data kementerian, Indonesia mencatat kekurangan sekitar 40 hingga 50 kargo LNG pada tahun lalu. Bahlil menyebutkan bahwa koordinasi saat ini telah memperbaiki carut-marut distribusi tersebut sehingga seluruh kewajiban kepada mitra domestik maupun internasional terpenuhi.
Pemerintah turut mengantisipasi potensi lonjakan permintaan gas apabila pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat secara signifikan di masa mendatang. Langkah pencarian sumber pasokan baru akan dilakukan jika kapasitas produksi saat ini tidak lagi mencukupi kebutuhan pasar.
