Pemerintah Bangladesh telah mengambil serangkaian langkah penghematan energi drastis, termasuk pengurangan jam kerja bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta pembatasan waktu operasional toko dan pasar. Kebijakan ini diterapkan sebagai respons atas dampak krisis energi global yang dipicu oleh konflik di beberapa wilayah.
Seperti dikutip dari Reuters pada Sabtu (4/4/2026), keputusan tersebut disepakati oleh kabinet pada Kamis (2/4) lalu. Langkah ini bertujuan untuk menstabilkan pasokan energi di negara tersebut, mengingat Bangladesh sangat bergantung pada impor bahan bakar, khususnya dari kawasan Timur Tengah.
Berdasarkan aturan baru, kantor-kantor pemerintahan kini akan beroperasi lebih singkat, yakni dari pukul 9 pagi hingga 4 sore. Sementara itu, pasar dan pusat perbelanjaan diwajibkan untuk tutup lebih awal pada pukul 6 sore demi menekan konsumsi listrik secara signifikan.
Selain itu, pemerintah juga menginstruksikan pengurangan pengeluaran publik yang dianggap tidak esensial. Konsumsi energi di sektor industri juga diminta untuk diminimalisir, salah satunya dengan membatasi penggunaan lampu yang berlebihan.
Kementerian Pendidikan Bangladesh juga turut mengambil peran dalam upaya penghematan ini. Mereka akan merilis pedoman baru terkait sistem belajar-mengajar, yang mencakup opsi penyesuaian jadwal serta kemungkinan peralihan ke sistem kelas daring.
Reuters juga melaporkan bahwa pihak berwenang akan memfasilitasi impor bus listrik bebas bea untuk sekolah, memberikan insentif bagi lembaga pendidikan yang berpartisipasi dalam program ini. Ini diharapkan dapat mengurangi konsumsi bahan bakar di sektor transportasi sekolah.
Upaya lain yang dilakukan Bangladesh adalah pembatasan pembelian bahan bakar guna mengatasi kelangkaan stok. Jam operasional Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) juga dipersingkat di tengah fenomena panic buying, penimbunan, dan antrean panjang yang marak terjadi.
Pihak berwenang telah memperingatkan bahwa pasokan bahan bakar tetap terbatas, meskipun ada sedikit peningkatan selama hari libur besar, terang Reuters lagi. Kondisi ini menegaskan urgensi langkah-langkah penghematan yang diambil pemerintah.
