Bank Dunia merevisi turun proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk tahun 2026 menjadi 4,7%. Angka ini lebih rendah dari estimasi sebelumnya yang berada di level 4,8% dan juga di bawah target pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 sebesar 5,4%. Penurunan proyeksi ini mengindikasikan adanya tantangan eksternal yang memengaruhi laju perekonomian nasional.
Revisi tersebut terungkap dalam laporan terbaru East Asia & Pacific Economic Update edisi April 2026. Salah satu faktor utama yang menyebabkan pemangkasan proyeksi adalah eskalasi konflik di Timur Tengah. Konflik tersebut dinilai telah memicu kenaikan harga energi global, yang pada gilirannya memberikan tekanan pada ekonomi Indonesia.
Laporan Bank Dunia, yang dikutip pada Kamis (9/4/2026) seperti dilansir dari Detik Finance, menyatakan bahwa, "Pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan melambat menjadi 4,7% karena tekanan dari harga minyak yang lebih tinggi dan sentimen penghindaran risiko hanya akan diimbangi sebagian oleh penerimaan komoditas dan inisiatif investasi negara." Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada potensi penyeimbang dari sektor komoditas dan investasi, tekanan global tetap dominan.
Perlambatan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sejalan dengan tren di kawasan Asia Timur dan Pasifik (EAP) di luar China. Proyeksi pertumbuhan regional ini juga dipangkas menjadi 4,1% pada 2026, lebih rendah dari perkiraan sebelumnya 4,4%, yang mengindikasikan adanya tantangan ekonomi yang lebih luas di wilayah tersebut.
Meskipun menghadapi pemangkasan proyeksi, Bank Dunia menilai Indonesia masih memiliki daya tahan yang cukup kuat di tengah guncangan eksternal. Indonesia disebut memiliki penyangga dan kapasitas yang lebih baik untuk menyerap dampak guncangan dibandingkan beberapa negara tetangga.
Sebagai contoh, Bank Dunia melihat dampak lonjakan harga minyak dunia terhadap inflasi domestik di Indonesia relatif lebih moderat. Hal ini disebabkan oleh adanya kebijakan subsidi serta harga yang diatur oleh pemerintah. Selain itu, investasi publik diharapkan menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi nasional.
Dalam laporan tersebut, Bank Dunia juga menekankan pentingnya reformasi struktural untuk meningkatkan potensi pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja produktif. "Reformasi, seperti mengatasi hambatan non-tarif terutama di sektor jasa, serta deregulasi dan penyederhanaan perizinan usaha (dalam kasus Indonesia) dapat meningkatkan pertumbuhan potensial dan penciptaan lapangan kerja produktif," tulis laporan tersebut.
Stabilitas Fiskal dan Proyeksi Tahun Berikutnya
Kepala Ekonom Bank Dunia untuk Asia Timur dan Pasifik, Aaditya Mattoo, menjelaskan bahwa Indonesia menunjukkan kehati-hatian fiskal. Defisit fiskal Indonesia pada 2025 tercatat kurang dari 3% terhadap PDB, dengan utang bruto pemerintah sekitar 40% dari PDB. Situasi ini memberikan Indonesia kapasitas untuk tetap memberikan dukungan melalui subsidi energi.
Mattoo juga menekankan pentingnya subsidi yang lebih tepat sasaran, agar menjangkau kelompok miskin dan rentan, serta mendukung usaha kecil dan menengah. "Semakin tepat sasaran dukungan, semakin kecil risiko terhadap beban fiskal," ujarnya, dikutip dari Antara.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya memastikan bahwa harga BBM bersubsidi tidak akan naik hingga akhir 2026. Pemerintah telah menghitung ketahanan APBN, bahkan jika harga minyak dunia mencapai 80 dolar AS atau 100 dolar AS per barel. Sumber dana lain seperti dana sisa anggaran lebih (SAL) sebesar Rp420 triliun, termasuk Rp200 triliun penempatan di perbankan, juga disiapkan sebagai bantalan.
Pada tahun 2027, Bank Dunia memproyeksikan ekonomi Indonesia akan tumbuh lebih tinggi ke level 5,2%. Optimisme ini didasari oleh ekspektasi meredanya ketegangan geopolitik dan berkurangnya ketidakpastian iklim kebijakan global, yang diharapkan membawa dampak positif bagi stabilitas ekonomi secara keseluruhan.
