Badan Gizi Nasional (BGN) mengonfirmasi bahwa peserta didik dari keluarga mampu diperbolehkan untuk menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Selasa (12/5/2026). Kebijakan ini diambil guna memastikan distribusi bantuan tepat sasaran dan meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran negara.
Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menjelaskan bahwa pemberian izin penolakan ini sudah direncanakan sejak awal bagi pihak yang bisa memenuhi gizi secara mandiri. Menurut data yang dilansir dari Detik Finance, langkah ini selaras dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai fleksibilitas penerimaan bantuan.
Efisiensi anggaran menjadi alasan utama di balik kebijakan tidak adanya paksaan dalam program nasional ini. Nanik menilai bahwa jika keluarga mampu memilih untuk tidak mengambil jatah makan tersebut, maka alokasi dana dapat dialihkan untuk memperkuat cakupan wilayah lainnya.
"Dari awal kan memang program ini untuk pemenuhan gizi, jadi yang sudah terpenuhi gizinya ya memang nggak apa-apa menolak, biar efisien di anggaran," ujar Nanik S. Deyang, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional.
Sebelumnya, dalam kunjungan kerja ke Kampung Nelayan Merah Putih di Gorontalo pada Sabtu (10/5/2026), Presiden Prabowo Subianto menekankan tidak akan memaksakan program MBG kepada sekolah yang berisi anak-anak orang kaya. Ia menegaskan fokus utama pemerintah adalah memitigasi kekurangan gizi pada siswa yang benar-benar membutuhkan.
Presiden menyatakan bahwa esensi dari kebijakan ini adalah membangun generasi yang kuat, pintar, dan rajin belajar melalui asupan nutrisi yang layak. Meskipun ada sekolah yang menolak, pemerintah menjamin akses terhadap program ini akan terus diperluas ke seluruh wilayah Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menanggapi keluhan warga Gorontalo yang melaporkan belum tersedianya layanan MBG di lokasi mereka. Pemerintah berkomitmen untuk mendata sekolah-sekolah yang memerlukan bantuan dan segera mendistribusikan program Makan Bergizi Gratis secara menyeluruh pada tahun ini.
