Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengklarifikasi pernyataan mengenai kebutuhan 19.000 ekor sapi untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Kamis, 23 April 2026. Ia menegaskan angka tersebut hanyalah sebuah pengandaian perhitungan matematis dan bukan merupakan kebijakan operasional harian yang akan diterapkan secara serentak.
Dadan memaparkan bahwa kalkulasi tersebut muncul berdasarkan asumsi jika seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Indonesia memasak menu daging sapi pada hari yang sama. Dilansir dari Detik Finance, satu SPPG diperkirakan membutuhkan sekitar 350 hingga 382 kilogram daging sapi dalam satu kali proses memasak.
"Ini hanya pengandaian. Jadi, satu SPPG, kalau dia masak daging sapi maka dia butuh satu ekor. Kalau seluruh SPPG kita perintahkan nanti tanggal sekian kita mau masak sapi, itu tinggal dijumlahkan berapa jumlah SPPG kalikan satu ekor sapi," ujar Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional.
Penjelasan ini bertujuan untuk meredam kekhawatiran publik mengenai ketersediaan stok daging nasional. BGN memastikan tidak akan menerapkan kebijakan menu seragam di seluruh wilayah untuk mencegah guncangan harga di pasar akibat lonjakan permintaan bahan pangan tertentu secara mendadak.
Sebagai evaluasi, Dadan merujuk pada peristiwa peringatan ulang tahun Presiden Prabowo Subianto pada 17 Oktober lalu. Saat itu, penyajian menu nasi goreng telur untuk 36 juta penerima manfaat menghabiskan sekitar 2.200 ton telur yang memicu kenaikan harga telur sebesar Rp3.000 di pasaran.
Guna menghindari dampak inflasi serupa, BGN kini memilih pendekatan fleksibel dengan menyesuaikan sumber daya pangan lokal di tiap daerah. Langkah ini diambil untuk memberdayakan potensi wilayah sekaligus memastikan tekanan terhadap konsumsi komoditas tertentu tidak terlalu tinggi.
Penyusunan menu MBG nantinya akan mempertimbangkan preferensi masyarakat setempat dan ketersediaan bahan baku di masing-masing lokasi SPPG. Strategi desentralisasi menu ini diharapkan dapat menjaga stabilitas harga pangan nasional sambil tetap memenuhi standar nutrisi bagi para penerima manfaat.
