BPI Danantara Indonesia resmi memulai pembangunan 13 proyek hilirisasi nasional fase II pada Kamis, 30 April 2026, guna mempercepat transformasi ekonomi berbasis nilai tambah di dalam negeri. Langkah strategis ini mendapat apresiasi dari Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya yang menilai kebijakan tersebut sebagai implementasi nyata pemerintah.
Dilansir dari Medcom, Bambang Patijaya menyatakan bahwa groundbreaking belasan proyek ini membuktikan kebijakan industrialisasi nasional tidak lagi sekadar wacana. Penegasan arah industri kini dianggap lebih sistematis dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam serta menekan ketergantungan terhadap ekspor komoditas mentah.
Penguatan sektor hilirisasi diprediksi akan menciptakan efek berganda, mulai dari lonjakan nilai investasi hingga perluasan lapangan kerja bagi masyarakat. Bambang menekankan bahwa pembangunan rantai nilai industri di dalam negeri akan memberikan manfaat ekonomi yang jauh lebih signifikan bagi negara.
"Dengan hilirisasi, kita tidak hanya menjual bahan baku, tetapi membangun rantai nilai industri di dalam negeri yang memberikan manfaat ekonomi lebih besar," ujar Bambang Patijaya, Ketua Komisi XII DPR RI. Ia juga mendesak agar seluruh proyek berjalan tepat waktu dengan tata kelola yang transparan.
Mohamad Dian Revindo, peneliti dari LPEM FEB UI, menyebut keterlibatan BPI Danantara Indonesia sangat krusial dalam menyokong pembiayaan proyek berskala besar ini. Menurutnya, keberhasilan program sangat bergantung pada skema pembiayaan campuran yang melibatkan BUMN, sovereign wealth fund (SWF), dan sektor swasta.
Revindo menjelaskan bahwa sektor pertanian memiliki potensi penyerapan tenaga kerja paling tinggi dalam skema hilirisasi ini. Sementara itu, hilirisasi mineral seperti nikel dianggap memiliki dampak pengganda yang besar terhadap industri manufaktur, khususnya untuk produksi baterai dan kendaraan listrik masa depan.
Namun, proyek-proyek jumbo ini tetap menghadapi tantangan besar terkait standar lingkungan global dan isu keberlanjutan. Industri nikel dihadapkan pada risiko limbah tailing dan deforestasi, sedangkan sektor kelapa sawit dituntut untuk memenuhi sertifikasi rantai pasok bebas deforestasi internasional.
Selain masalah lingkungan, tren transisi energi global juga memberikan ketidakpastian bagi proyek yang masih berbasis energi fosil. Revindo menyarankan adanya peningkatan produktivitas tenaga kerja dan inovasi teknologi agar transformasi ekonomi nasional dapat berjalan lebih komprehensif dan berkelanjutan.
