DBS Research merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 5,1 persen untuk sepanjang tahun 2026 pada laporan terbarunya yang dirilis Kamis (14/5/2026). Angka ini mengalami penurunan dibandingkan target sebelumnya sebesar 5,3 persen akibat meningkatnya risiko kenaikan harga energi global.
Penyesuaian target tersebut dilakukan seiring munculnya tekanan terhadap nilai tukar rupiah serta fluktuasi pasar keuangan internasional. Dilansir dari Medcom, DBS Research mencatat bahwa meskipun ada revisi, fondasi ekonomi nasional dinilai tetap kokoh berkat kuatnya konsumsi rumah tangga.
Pada kuartal pertama 2026, ekonomi Indonesia tercatat tumbuh sebesar 5,6 persen secara tahunan (yoy). Pencapaian ini merupakan laju pertumbuhan tercepat sejak kuartal ketiga 2022 yang didorong oleh tingginya aktivitas belanja pemerintah serta stimulus fiskal selama periode hari besar keagamaan.
Data DBS menunjukkan konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah mengalami kenaikan di kisaran 7 persen yoy. Di sisi lain, sektor investasi tetap menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan sekitar 6 persen pada periode yang sama.
"Indonesia memasuki 2026 dengan kondisi ekonomi yang relatif baik. Namun, tekanan eksternal masih menjadi risiko yang perlu diantisipasi, terutama pada semester kedua tahun ini," kata Radhika Rao, Senior Economist DBS Bank.
DBS memprediksi bahwa kuartal pertama 2026 akan menjadi titik puncak pertumbuhan ekonomi tertinggi bagi Indonesia di tahun ini. Kondisi geopolitik yang tidak menentu dan tingginya harga energi dunia diprediksi mulai memberikan dampak tekanan pada paruh kedua tahun ini.
Untuk menjaga stabilitas, pemerintah diharapkan tetap menjalankan disiplin fiskal dengan menjaga defisit di bawah 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Langkah ini perlu didukung dengan efisiensi belanja negara serta optimalisasi penerimaan pemerintah agar daya beli masyarakat tetap terjaga.
DBS Research juga menyoroti pentingnya implementasi regulasi seperti Undang-Undang Cipta Kerja guna memberikan kepastian bagi para investor. Harmonisasi aturan antara pusat dan daerah dianggap krusial untuk mempertahankan iklim investasi di tengah persaingan ekonomi global yang semakin ketat.
