Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa batas defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan tetap berada di angka 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Perubahan aturan ini hanya akan dipertimbangkan jika terjadi kondisi darurat besar, seperti pandemi COVID-19.
Menurut Prabowo, batasan defisit ini merupakan alat yang efektif untuk menjaga disiplin fiskal. "Batas defisit itu adalah alat yang baik untuk mendisiplinkan diri kita. Kami tidak punya rencana untuk mengubahnya kecuali ada keadaan darurat yang sangat besar seperti COVID-19," kata Prabowo dalam keterangan tertulis, Senin (16/3/2026).
Pembatasan defisit anggaran maksimal 3% telah diterapkan di Indonesia sejak awal tahun 2000-an, setelah krisis keuangan Asia. Ketentuan ini menjadi salah satu fondasi disiplin fiskal yang diperhatikan oleh investor.
Prabowo mengungkapkan bahwa Indonesia dahulu meniru aturan Uni Eropa yang membatasi defisit fiskal maksimal 3% dari PDB, meskipun saat ini banyak negara di kawasan tersebut yang tidak lagi mematuhinya.
"Saya harap kita tidak perlu mengubahnya. Sebenarnya saya tidak percaya pada defisit, mungkin saya orang yang kuno," ujarnya.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa efisiensi anggaran akan dilakukan untuk menahan defisit agar tidak melebar akibat kenaikan harga minyak.
"Ada (pemangkasan belanja) didiskusikan nanti berapa, kalau memang harga BBM naik terus kan langkah pertama ya itu, efisiensi," kata Purbaya setelah menghadiri rapat koordinasi terbatas (Rakortas) di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (16/3).
Purbaya menjelaskan bahwa dalam satu minggu ke depan, kementerian dan lembaga (K/L) akan diminta untuk menghitung ulang anggaran yang dapat dipotong. Ia juga meminta K/L untuk menunda program-program tambahan sampai situasi memungkinkan.
"Kita sudah mempersiapkan langkah-langkah yang diperlukan oleh K/L nanti. Mereka sudah kita suruh siapkan, kita minta siapkan, berapa persen anggarannya dipotong. Kan ada beberapa program tambahan, anggaran tambahan-tambahan yang membuatnya gelembung sekali. Dengan anggaran sekarang, yang pertama kita fokus ke yang ada saja, program tambahan kita tunda dulu sampai keadaan memungkinkan, sekarang jelas nggak mungkin. Jadi kita fokus ke anggaran yang ada, maksimalkan anggaran yang ada," ucap Purbaya.
Meski demikian, Purbaya menegaskan bahwa pemotongan anggaran K/L belum tentu akan dieksekusi. Perhitungan ini merupakan langkah antisipasi jika diperlukan.
"Nanti kita mungkin dalam seminggu ke depan Kementerian Keuangan akan menentukan langkah awal bagi mereka untuk siap-siap ngitung, tetapi belum tentu eksekusi ya. Kalau mau dipotong yang mana yang mau dipotong, kira-kira gitu. Nanti mereka adjust kebijakannya berdasarkan potongan," pungkas Purbaya.
Purbaya menambahkan bahwa kondisi APBN saat ini masih dalam keadaan aman. Pemerintah akan menghitung ulang anggaran jika kenaikan harga minyak terus berlanjut dan bertahan lama.
"Itu kan belum kelihatan sekarang, belum stabil. Jadi kita belum lihat sampai sekarang, tapi rasanya sih anggaran cukup bertahan, kecuali naiknya tinggi sekali ya," ucap Purbaya.
