Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa keberlanjutan kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) bergantung pada perkembangan harga minyak dunia di Jakarta, Senin (4/5/2026).
Langkah efisiensi ini diambil pemerintah sebagai respons terhadap lonjakan harga energi global yang membebani anggaran negara. Dilansir dari Detik Finance, sistem kerja fleksibel ini diproyeksikan akan dikembalikan ke status normal apabila kondisi pasar minyak internasional mulai stabil.
"Oh, kita lihat dulu seperti apa perkembangan harga minyak dunia. Kita lihat apakah kita perlu masih ngirit sedikit-sedikit apa enggak. Tapi kalau sudah membaik, ya udah, kita lepas lagi ke normal," kata Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.
Purbaya menjelaskan bahwa pembatasan fisik di lingkungan kantor pemerintahan saat ini cenderung memberikan dampak netral hingga positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Meskipun terdapat faktor lain yang menghambat laju ekonomi, pemerintah optimistis perbaikan akan terjadi dalam waktu dekat.
Kebijakan WFH bagi ASN sendiri telah diimplementasikan setiap hari Jumat dalam sepekan sejak 1 April 2026. Skema ini dirancang untuk menekan konsumsi bahan bakar dan biaya operasional perkantoran di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini sebelumnya juga melaporkan bahwa pelaksanaan WFH pada pekan-pekan awal menunjukkan hasil yang memuaskan. Evaluasi berkala terus dilakukan untuk memastikan performa pelayanan publik tidak terganggu oleh sistem kerja jarak jauh ini.
Implementasi di instansi pemerintah pusat sejauh ini dinilai kondusif karena para pegawai telah memiliki pengalaman adaptasi teknologi sejak masa pandemi COVID-19. Pemerintah menjadwalkan peninjauan data kinerja dan konsumsi energi secara rutin sebelum menentukan tanggal penghentian kebijakan tersebut.