Gejolak pasar modal Indonesia kembali menjadi perhatian setelah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami pelemahan tajam. Kondisi ini dipicu oleh pengumuman Morgan Stanley Capital International (MSCI) terkait perubahan metodologi perhitungan free float, serta memanasnya konflik di Timur Tengah. Dilansir dari Detik Finance, IHSG sempat anjlok hingga 7,35%.
Pasca pengumuman MSCI, tepatnya pada perdagangan Rabu, 28 Januari 2026, IHSG melemah ke level 8.320,55. Pelemahan ini berlanjut hingga menyebabkan penghentian sementara perdagangan saham atau trading halt sebanyak dua kali, yakni pada 28 dan 29 Januari 2026, karena penurunan yang mencapai 8%.
Menyikapi tekanan pasar ini, Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) segera mengambil langkah-langkah responsif. Salah satu keputusan penting yang diambil adalah membuka data kepemilikan saham di atas 1% kepada publik.
Kebijakan tersebut sejalan dengan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 1/KDK.04/2026. Dalam regulasi ini, BEI dan KSEI ditunjuk sebagai penyedia data kepemilikan saham perusahaan terbuka. Pengungkapan data ini merupakan bagian dari proposal reformasi pasar modal yang diajukan kepada MSCI dan Financial Times Stock Exchange (FTSE).
Pjs Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik, di Gedung BEI, Jakarta Selatan, pada Selasa, 3 Maret 2026, menyatakan, "Per sore ini, pada saat pasar sudah tutup, shareholders name di atas 1% itu sudah bisa diakses oleh publik di website IDX."
Dampak Konflik Global dan Upaya Kebangkitan
Belum selesai dengan isu metodologi MSCI, pasar modal domestik harus menghadapi tantangan baru berupa konflik yang memanas di Timur Tengah. Situasi geopolitik ini memicu gejolak di pasar modal global, termasuk Indonesia, yang membuat IHSG sempat menyentuh level 6.945,50.
Merespons berbagai tekanan ini, upaya untuk membangkitkan kembali pasar modal Indonesia akan dibahas dalam acara "Outlook Indonesia: Peran Penggerak Ekonomi Nasional". Forum ini akan menjadi wadah bagi para pemangku kepentingan, seperti regulator, legislator, dan pelaku pasar, untuk menyelaraskan strategi.
Pembahasan akan mencakup penguatan fiskal, stabilitas sistem keuangan, percepatan investasi, serta pengembangan sektor-sektor kunci pendorong pertumbuhan nasional. Acara tersebut dijadwalkan berlangsung di Menara Bank Mega pada Selasa, 7 April 2026.
Sejumlah narasumber terkemuka akan hadir dalam acara tersebut, antara lain Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun, CIO Danantara Pandu Sjahrir, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, serta Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu.
