Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengungkapkan bahwa pembangunan jaringan kereta api nasional membutuhkan investasi sebesar Rp1.100 hingga Rp1.200 triliun sampai tahun 2045. Penegasan ini disampaikan dalam keterangannya pada Minggu (26/4/2026) terkait upaya mengejar ketertinggalan infrastruktur perkeretaapian.
Kebutuhan dana fantastis tersebut diproyeksikan untuk merealisasikan pengembangan jalur kereta api sepanjang 14.000 kilometer (KM) di seluruh Indonesia. Proyek strategis ini mencakup agenda reaktivasi jalur lama yang sudah tidak beroperasi maupun pembangunan jalur baru dari titik nol.
AHY menilai selama ini terdapat kesenjangan investasi yang cukup lebar antara sektor pembangunan jalan dengan sektor perkeretaapian. Dilansir dari Detik Finance, minimnya alokasi dana untuk transportasi rel menjadi hambatan utama dalam memaksimalkan potensi logistik dan konektivitas nasional.
"Angkanya memang besar, tetapi ini adalah investasi jangka panjang untuk masa depan Indonesia. Kita tidak bisa hanya mengandalkan APBN. Harus ada creative financing, kolaborasi dengan swasta, dan keterlibatan berbagai pihak," ujar AHY, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
Pemerintah berencana menerapkan skema pembiayaan kreatif dengan menggandeng pihak swasta guna menutupi keterbatasan anggaran negara. Langkah ini diambil agar target pembangunan tidak terhenti akibat kendala finansial yang hanya bertumpu pada kas pemerintah pusat.
Selain keterlibatan swasta, peran Pemerintah Daerah (Pemda) juga menjadi sorotan untuk meningkatkan dukungan transportasi publik. AHY mencatat bahwa pendapatan daerah dari sektor transportasi tergolong besar, namun realisasi belanja untuk fasilitas publik masih terhitung rendah.
Fokus pembangunan kedepan akan diarahkan ke luar Pulau Jawa guna menekan biaya logistik dan mengurangi ketimpangan antarwilayah. Jaringan kereta api akan diperkuat di Pulau Sumatera melalui perluasan jalur, sementara di Sulawesi difokuskan pada integrasi dengan kawasan industri.
Khusus untuk wilayah Kalimantan, pembangunan infrastruktur ini akan dimulai dari tahap awal karena belum memiliki jaringan rel sama sekali. Rencana ini diharapkan mampu mendukung distribusi komoditas unggulan dan memperkuat sistem logistik di pulau tersebut secara terintegrasi.
