Jalan tol menjadi pilihan utama bagi pemudik karena menawarkan perjalanan lebih cepat dan tanpa hambatan dibandingkan jalan biasa.
Hingga Desember 2026, Indonesia memiliki jalan tol sepanjang 3.115,98 kilometer yang tersebar di Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, hingga Sulawesi. Jalan tol ini dioperasikan oleh 55 operator dengan total 76 ruas yang beroperasi.
Pembangunan jalan tol di Indonesia dimulai pada 1970-an. Jalan tol pertama di Indonesia adalah Jagorawi yang dioperasikan pada tahun 1978, menghubungkan Jakarta, Bogor, dan Ciawi dengan panjang 59 km, termasuk jalan akses, berdasarkan data Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR.
Pada tahun 1987, swasta mulai berinvestasi dalam pembangunan jalan tol melalui perjanjian kuasa pengusahaan (PKP) dengan PT Jasa Marga. Hingga tahun 2007, total 553 km jalan tol telah dibangun dan dioperasikan. Dari jumlah tersebut, 418 km dioperasikan oleh PT Jasa Marga, dan sisanya, 135 km, dioperasikan oleh pihak swasta.
Pembangunan jalan tol sempat terhenti akibat krisis moneter pada Juli 1997, yang menyebabkan pemerintah menunda program pembangunan jalan tol melalui Keputusan Presiden No. 39/1997 setelah sebelumnya dilakukan upaya percepatan pembangunan tol melalui tender 19 ruas sepanjang 762 km pada periode 1995-1997.
Sebagai tindak lanjut, pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden nomor 7/1998 tentang Kerja sama Pemerintah dan Swasta dalam penyediaan Infrastruktur pada tahun 1998. Kemudian, pada tahun 2002, terbit Keputusan Presiden nomor 15 tahun 2002 tentang penerusan proyek-proyek infrastruktur. Pemerintah juga melakukan evaluasi dan melanjutkan proyek tol yang tertunda.
Percepatan pembangunan tol kembali dilakukan mulai tahun 2005, setelah diterbitkannya Undang-Undang nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan yang mengamanatkan pembentukan BPJT sebagai pengganti peran regulator yang sebelumnya dipegang oleh PT Jasa Marga. BPJT resmi dibentuk pada 28 Juni 2005, dan 19 proyek tol yang tertunda sejak 1997 kembali dilanjutkan.
