PT Kereta Api Indonesia (Persero) akan memberikan tarif khusus sebesar Rp1 untuk semua rute dan layanan LRT Jabodebek. Kebijakan ini akan berlaku pada hari pertama dan kedua Lebaran 2026.
Menurut Direktur Utama KAI, Bobby Rasyidin, langkah ini merupakan wujud komitmen KAI untuk mempermudah akses masyarakat terhadap transportasi publik selama libur Lebaran. Ia menambahkan bahwa momen Lebaran adalah waktu penting bagi masyarakat untuk bersilaturahmi, berlibur, dan berkumpul dengan keluarga.
"Melalui kebijakan tarif Rp1 untuk LRT Jabodebek pada H1 dan H2 Lebaran 2026, KAI ingin menghadirkan kejutan yang menyenangkan sekaligus mendorong semakin banyak masyarakat memanfaatkan transportasi publik yang aman, nyaman, dan terintegrasi," ujar Bobby dalam keterangannya, Kamis (19/3/2026).
Tarif khusus ini diharapkan dapat menarik minat masyarakat untuk menggunakan LRT Jabodebek sebagai alternatif transportasi di wilayah perkotaan, terutama saat periode libur Lebaran yang biasanya ditandai dengan peningkatan aktivitas perjalanan.
KAI telah menyiapkan berbagai langkah antisipatif untuk memastikan kelancaran program ini, termasuk optimalisasi petugas keamanan, kesehatan, dan layanan di stasiun serta kereta. Pengaturan kepadatan penumpang di peron, gerbang, dan area potensial padat juga menjadi perhatian utama, dengan fokus khusus pada pelanggan prioritas.
Penyesuaian sistem ticketing juga telah dipersiapkan secara komprehensif, mencakup pengaturan tarif, kesiapan gerbang, dan saluran penjualan. Untuk mengantisipasi potensi peningkatan jumlah pengguna, LRT Jabodebek juga menyiapkan langkah operasional tambahan, seperti posko Lebaran dan penerapan pola operasi weekend, untuk memastikan layanan tetap optimal dan pelanggan dapat bepergian dengan aman dan nyaman.
Bobby menambahkan, "KAI terus berupaya menghadirkan layanan transportasi publik yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Kebijakan tarif khusus ini diharapkan dapat memberi nilai tambah bagi pelanggan LRT Jabodebek pada masa Lebaran sekaligus memperkuat peran transportasi publik sebagai solusi mobilitas perkotaan."
