Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terpantau lengang menyusul implementasi kebijakan bekerja dari rumah (WFH) setiap hari Jumat bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Kebijakan ini, yang merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk efisiensi energi, telah mulai berlaku di lingkungan Kementerian ESDM pada Jumat, 10 April 2026.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengonfirmasi bahwa sebagian pegawainya kini menjalani WFH. Menurut Bahlil, aturan ini berlaku khusus untuk pegawai dengan tingkatan di bawah eselon II. Sementara itu, pejabat eselon I dan II tetap diwajibkan untuk bekerja di kantor seperti biasa.
“Sesuai dengan aturan kan. Eselon 1-2 full di kantor, sebagian yang di bawah itu WFH, sebagian tapi yah,” ujar Bahlil, seperti dilansir dari Detik Finance, saat ditemui di kantornya yang berlokasi di Jakarta Pusat, Jumat (10/4/2026).
Hasil pengamatan di lapangan menunjukkan kondisi kantor Kementerian ESDM yang tidak seramai hari-hari biasa. Suasana lengang terasa di berbagai area, dengan minimnya lalu-lalang pegawai. Hanya terlihat beberapa petugas keamanan dan kebersihan yang menjalankan tugasnya.
Kantin yang biasanya ramai pengunjung, terutama sebelum dan sesudah ibadah Jumat, juga terlihat sepi. Banyak kursi panjang yang kosong, menandakan berkurangnya jumlah pegawai yang hadir di kantor pada hari tersebut.
Pemerintah mengeluarkan kebijakan WFH setiap Jumat sebagai respons terhadap kenaikan harga minyak global akibat konflik antara Amerika Serikat (AS) dan Iran. Langkah ini bertujuan untuk menekan konsumsi energi, khususnya bahan bakar minyak (BBM), dengan mengurangi mobilitas harian ASN.
Meski demikian, kebijakan WFH ini diklaim tidak akan mengganggu pelayanan publik. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menegaskan bahwa pelayanan publik tetap berjalan optimal, terutama pada sektor-sektor strategis yang berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Kebijakan WFH di hari Jumat bukan merupakan hari libur, melainkan bagian dari transformasi budaya kerja ASN menuju praktik yang lebih adaptif dan efisien. Hal ini disampaikan melalui unggahan di akun Instagram resmi @bakom.ri, yang menekankan pentingnya efisiensi energi.
Menteri Bahlil Lahadalia juga secara aktif mengajak masyarakat untuk menerapkan kebiasaan hemat energi. Ia kerap mengingatkan pentingnya tindakan kecil seperti mematikan lampu saat tidak digunakan. Ajakan ini menjadi lebih gencar seiring krisis energi global yang dipicu oleh perang antara AS dan Iran, tidak hanya untuk menjaga pasokan energi tetapi juga mengurangi dampak lingkungan.
Selain praktik hemat energi harian, pemerintah juga mendorong peralihan ke kendaraan listrik. Bahlil menyebut bahwa penggunaan mobil listrik dapat berkontribusi pada penghematan energi dan mendukung penggunaan energi bersih, sejalan dengan visi transisi energi nasional.
Meski ada pengecualian WFH bagi sektor energi, peran strategis kementerian ini dalam menjaga pasokan dan pelayanan tetap menjadi prioritas. Kehadiran petugas di lapangan dan fasilitas operasional dinilai esensial agar layanan energi dapat berjalan optimal.
Dalam konteks lain, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi tegas kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia untuk mengevaluasi menyeluruh Izin Usaha Pertambangan (IUP). Instruksi ini menargetkan IUP yang berada di kawasan hutan lindung, hutan konservasi, taman nasional, dan kawasan hutan lainnya, terutama yang tidak jelas legalitasnya.
Perintah tersebut disampaikan Presiden dalam Rapat Kerja Pemerintah yang melibatkan anggota Kabinet Merah Putih, pejabat eselon I kementerian/lembaga, serta Direktur Utama BUMN di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Rabu (8/4). Presiden Prabowo menekankan pentingnya pencabutan izin-izin yang melanggar tata kelola tanpa kompromi.
“Saya juga telah memerintahkan Menteri ESDM. Saya dapat laporan ada ratusan tambang enggak jelas atau IUP, IUP enggak jelas di hutan lindung dan di hutan-hutan,” ucap Presiden, seperti dikutip dari Fajar Cirebon.
Presiden Prabowo menetapkan tenggat waktu satu minggu bagi Menteri ESDM untuk menyampaikan laporan hasil evaluasi. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah menegakkan kepentingan nasional dan melindungi sumber daya alam dari praktik tidak bertanggung jawab.
Uji Coba Biodiesel B50 Berhasil
Sementara itu, Kementerian ESDM juga terus bergerak dalam pengembangan energi terbarukan. Menteri Bahlil Lahadalia mengumumkan keberhasilan uji coba biodiesel B50 pada berbagai peralatan berat, termasuk kapal dan kereta api. Uji coba yang berlangsung selama enam bulan ini menunjukkan hasil positif.
“B50 sudah hampir enam bulan kita melakukan uji pakai di beberapa peralatan seperti alat berat, kapal, kereta api, kemudian truk dan sekarang masih bergulir terus. Tetapi sebentar lagi akan final dan sampai dengan hari ini uji cobanya alhamdulillah cukup baik,” jelas Bahlil, seperti dilansir dari Kompas.com.
Program B50 dianggap krusial untuk ketahanan energi Indonesia, bertujuan mengurangi ketergantungan pada BBM fosil dan memanfaatkan bahan baku nabati yang tersedia di dalam negeri. Pemerintah berencana menghentikan impor solar di masa depan melalui program ini.
Implementasi B50 secara luas ke masyarakat diperkirakan dapat menghemat anggaran negara hingga Rp 48 triliun dan mengurangi penggunaan BBM fosil sebanyak 4 juta kiloliter. Pertamina dilaporkan siap untuk implementasi pencampuran B50 yang akan berlaku mulai 1 Juli 2026.
