Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi belanja pemerintah sepanjang kuartal I-2026 mencapai Rp 815 triliun pada Sabtu (2/5/2026). Angka tersebut menunjukkan kenaikan signifikan sebesar 31,4 persen secara tahunan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Dilansir dari Detik Finance, total serapan anggaran tersebut didominasi oleh belanja pemerintah pusat yang menyentuh angka Rp 610,3 triliun. Jumlah ini mengalami pertumbuhan pesat sebesar 47,7 persen dari realisasi tahun lalu yang berada di angka Rp 413,2 triliun.
Rincian belanja pemerintah pusat terdiri dari realisasi kementerian dan lembaga (K/L) sebesar Rp 281,2 triliun atau naik 43,4 persen secara tahunan. Sementara itu, belanja non-K/L tercatat sebesar Rp 329,1 triliun, meningkat 51,5 persen dibandingkan periode serupa di tahun sebelumnya.
Berbeda dengan belanja pusat, Transfer ke Daerah (TKD) justru mengalami penurunan tipis sebesar 1,1 persen menjadi Rp 204,8 triliun dari semula Rp 207,1 triliun. Realisasi TKD ini baru menyentuh angka 29,5 persen dari total pagu anggaran yang ditetapkan dalam APBN.
Kenaikan paling tajam dalam postur belanja K/L terjadi pada sektor belanja modal yang melesat 36,7 persen. Pemerintah menggelontorkan dana sebesar Rp 35,4 triliun untuk belanja modal pada kuartal pertama tahun ini, naik dari posisi Rp 25,9 triliun pada tahun 2025.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal, menilai tingginya realisasi belanja modal ini selaras dengan tren peningkatan investasi nasional. Namun, ia memberikan peringatan mengenai potensi tekanan ekonomi pada periode berikutnya akibat faktor eksternal.
"Yang kita khawatirkan karena efisiensi mulai dijalankan sejak kuartal II karena dampak dari perang juga. Jadi, itu yang perlu diantisipasi ke depan di kuartal II," kata Faisal, Mohammad Faisal, Direktur Eksekutif CORE Indonesia.
Efektivitas program di lapangan menjadi sorotan utama agar setiap rupiah yang dikeluarkan mampu menunjang pelayanan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah diminta melakukan langkah antisipatif guna menghadapi gejolak ekonomi global yang dipicu oleh konflik antara Amerika Serikat dan Iran.
