Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, mendorong percepatan implementasi Nilai Ekonomi Karbon (NEK) di sektor perikanan melalui optimalisasi serapan karbon biru dari ekosistem pesisir. Target ini disampaikan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi IV DPR RI di Jakarta Pusat pada Selasa, 14 April 2026.
Dilansir dari Detik Finance, pemerintah memproyeksikan potensi serapan emisi karbon mencapai 10 juta ton per tahun. Angka tersebut berasal dari pemanfaatan kawasan mangrove dan padang lamun yang tersebar di berbagai wilayah perairan Indonesia.
Kawasan mangrove seluas 997.733 hektare diperkirakan mampu menyerap sekitar 6,3 juta ton CO2 ekuivalen per tahun. Sementara itu, padang lamun dengan luas 860.156 hektare memiliki potensi penyerapan sebesar 3,7 juta ton CO2 ekuivalen tiap tahunnya.
"Dengan keseluruhan antara luasan mangrove yang berada di Kewenangan Kementerian Kelautan Perikanan serta lamun, totalnya kurang lebih sekitar 10 juta ton CO2 ekuivalen," kata Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya pengendalian emisi Gas Rumah Kaca (GRK) nasional sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2025. Pemerintah kini tengah mengintegrasikan pemanfaatan ruang laut dengan sistem registrasi unit karbon untuk menjamin legalitas lokasi proyek.
KKP bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup untuk mencatat setiap dokumen aksi perubahan iklim guna mencegah klaim ganda data karbon biru. Pengawasan ketat diterapkan karena penggunaan ruang laut menjadi prasyarat utama dalam operasionalisasi ekonomi karbon di sektor laut.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyatakan pihaknya turut mendukung Perpres tersebut melalui skema Agriculture, Forestry, and Other Land Use (AFOLU). Fokus kementerian terletak pada integrasi produktivitas pertanian dengan pengelolaan lahan berkelanjutan.
Kementerian Pertanian melaporkan rata-rata reduksi emisi karbon mencapai 71,13 juta ton dalam periode 2019 hingga 2024. Capaian ini didorong melalui penggunaan pupuk organik, bibit padi rendah emisi, serta peningkatan kualitas pakan ternak untuk menekan gas metana.
