Gejolak geopolitik di Timur Tengah, khususnya perang yang melibatkan Iran, Amerika Serikat (AS), dan Israel, mulai menunjukkan dampak signifikan pada sektor industri di Indonesia. Salah satu entitas BUMN pangan, PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau ID FOOD, kini menghadapi kendala serius dalam pengadaan kemasan plastik untuk produk-produknya.
Situasi ini muncul akibat terganggunya pasokan biji plastik global. Direktur Utama ID Food, Ghimoyo, mengungkapkan bahwa kelangkaan biji plastik telah terasa di seluruh pabrik, seperti dikutip dari Detik Finance pada Selasa (7/4/2026) dalam Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR RI.
Ghimoyo menekankan bahwa masalah pasokan biji plastik sangat penting karena sebagian besar produk pangan, mulai dari beras hingga minyak goreng, sangat bergantung pada kemasan berbahan plastik. Kondisi ini berpotensi memicu gangguan serius pada rantai pasok pangan nasional.
Penggunaan karung plastik untuk beras dan pupuk, serta kemasan kiloan dan minyak goreng, menyoroti ketergantungan industri pangan pada bahan tersebut. Oleh karena itu, kelangkaan ini tidak hanya mengancam stabilitas pasokan dalam negeri, tetapi juga berpotensi mengganggu pelaksanaan berbagai program pemerintah yang dipercayakan kepada ID FOOD.
Sebagai contoh, ID FOOD bertugas mengelola dan mendistribusikan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk enam komoditas strategis, meliputi daging ruminansia, daging ayam, telur, gula, minyak goreng, dan ikan kembung. Perusahaan juga mendukung Gerakan Pangan Murah (GPM) yang diinisiasi Badan Pangan Nasional, dengan menyuplai sekitar 420 dari total 1.900 titik Gerakan Pangan Nasional pada tahun 2026.
Diketahui, plastik sebagian besar berasal dari hasil pengolahan minyak bumi, termasuk polietilen (PE) dan polipropilen, yang merupakan jenis plastik paling banyak digunakan di seluruh dunia. Kenaikan harga minyak akibat konflik secara langsung meningkatkan biaya produksi plastik sekaligus harga bahan bakunya.
Kawasan Timur Tengah berperan sebagai pemasok utama bahan baku plastik global, menyumbang sekitar 25% dari total ekspor polietilen dan polipropilen dunia, berdasarkan data S&P Global Energy. Konflik di wilayah tersebut secara otomatis mengganggu rantai pasok produk turunan minyak bumi ini.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2026, Indonesia mengimpor plastik dan barang dari plastik (HS 39) senilai US$ 873,2 juta atau setara Rp 14,78 triliun, dengan kurs Rp 16.927. China menjadi pemasok terbesar dengan nilai US$ 380,1 juta, diikuti oleh Thailand US$ 82,7 juta, dan Korea Selatan (Korsel) US$ 66,7 juta.
Indonesia juga mengimpor plastik dan barang plastik dari Amerika Serikat senilai US$ 29,9 juta pada Februari 2026, serta dari Arab Saudi sebesar US$ 14,9 juta. Pemasok lain termasuk Vietnam, Jepang, Singapura, Malaysia, dan Taiwan.
