KPPU Denda 97 Pinjol Rp 755 Miliar Akibat Kartel Suku Bunga

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menjatuhkan sanksi denda kepada 97 pelaku usaha pinjaman daring (pinjol) dengan total mencapai Rp 755 miliar. Denda ini diberikan karena perusahaan-perusahaan tersebut terbukti melakukan praktik persengkokolan dalam penetapan harga suku bunga pinjaman.

Keputusan ini dibacakan dalam sidang Majelis Komisi di Jakarta, Kamis (26/3/2026), yang menyatakan bahwa para terlapor melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sidang tersebut diketuai oleh Rhido Jusmadi dan dihadiri oleh sejumlah pejabat KPPU.

KPPU menjelaskan bahwa perkara ini telah melalui proses penegakan hukum sejak tahun 2023 hingga tahap akhir pemeriksaan. Putusan ini menandai berakhirnya salah satu perkara persaingan usaha terbesar yang pernah ditangani KPPU.

Perkara ini mulai disidangkan pada 14 Agustus 2025, dengan agenda pemaparan laporan dugaan pelanggaran. Para Terlapor menolak seluruh isi laporan tersebut. Majelis Komisi kemudian melanjutkan perkara ke tahap pemeriksaan lanjutan untuk membuktikan alat bukti.

Berdasarkan pemeriksaan alat bukti, Majelis Komisi menyimpulkan bahwa para Terlapor terbukti melakukan perjanjian penetapan suku bunga dan/atau manfaat ekonomi. KPPU menjelaskan bahwa penetapan batas atas suku bunga yang jauh di atas tingkat keseimbangan pasar berpotensi memfasilitasi koordinasi penetapan harga di antara para pelaku usaha.

“Dalam kondisi tersebut, keberadaan batas atas mengarahkan ekspektasi dan strategi harga pelaku usaha, sehingga mendorong terbentuknya keselarasan perilaku dalam penetapan suku bunga. Akibatnya, kebijakan tersebut mengurangi intensitas persaingan harga dan menghambat dinamika kompetisi di pasar pinjaman daring,” terang KPPU.

Majelis juga menilai bahwa aspek formil dalam perkara ini telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan pada prinsip-prinsip peradilan. Keberatan aspek formil para Terlapor tidak dapat diterima.

Majelis juga menyatakan bahwa tindakan para Terlapor tidak memenuhi ketentuan pengecualian terhadap Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 50 UU No. 5 Tahun 1999. Tidak ada peraturan perundangan yang memberikan kewenangan kepada pelaku usaha untuk mengatur besaran suku bunga dalam jasa layanan fintech P2P lending.

Sebagian besar Terlapor (52 Terlapor) dikenakan denda minimal, yaitu Rp 1 miliar. KPPU merekomendasikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan terkait pinjaman daring dan membatasi asosiasi dalam menetapkan pedoman perilaku yang memuat ketentuan anti-persaingan.

Berikut adalah daftar pinjol yang dikenakan denda: