Ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) berskala besar diproyeksikan akan terjadi dalam tiga bulan mendatang. Pernyataan ini disampaikan oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Partai Buruh, Said Iqbal, seperti dilansir dari Detik Finance.
Gelombang PHK ini, menurut Said Iqbal, dipicu oleh dua faktor utama yang saling berkaitan. Faktor pertama adalah eskalasi konflik militer di Timur Tengah. Sementara itu, faktor kedua melibatkan kebijakan impor mobil pikap dalam program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih, yang dinilai dapat menekan industri manufaktur domestik.
Said Iqbal mengungkapkan bahwa informasi mengenai potensi PHK massal ini telah diterima oleh pihak serikat pekerja. "Di tengah ancaman perang ini, ancaman PHK akan terjadi besar-besaran dalam 3 bulan ke depan. Kami mendapatkan informasi tersebut," ujar Said dalam konferensi pers daring pada Senin (6/4/2026).
Konflik antara Iran dengan sekutu Israel dan Amerika Serikat (AS) menyebabkan lonjakan signifikan pada harga energi global. Kondisi ini secara langsung memengaruhi biaya produksi di Indonesia. Meskipun pemerintah belum menaikkan harga BBM subsidi maupun nonsubsidi, harga BBM untuk sektor industri terus merangkak naik mengikuti dinamika pasar internasional.
Menurut Said, para pimpinan perusahaan telah mengisyaratkan kemungkinan PHK kepada serikat pekerja di tingkat pabrik. Pengusaha bisa saja memilih opsi pengurangan karyawan apabila biaya energi terus melonjak tanpa terkendali.
"Oleh karena itu, panjangnya perang ini akan memberikan tekanan pada production cost atau biaya produksi di bahan bakar untuk menggerakkan mesin-mesin, turbin-turbin, listrik dan biaya-biaya energi lainnya bagi pengusaha. Yang berujung pada pembengkakan biaya produksi yang tidak bisa menaikkan harga penjualan daripada produk yang mereka produksi," jelas Said.
Kritik Terhadap Impor Mobil Pikap
Selain faktor eksternal, Said Iqbal juga menyoroti kebijakan pengadaan impor 160.000 mobil pikap untuk program Kopdeskel Merah Putih. Ia berpendapat bahwa jika produksi dalam negeri dioptimalkan, proyek ini seharusnya mampu menyerap 20.000 hingga 50.000 tenaga kerja lokal.
"Harusnya bisa menyerap 20.000 hingga 50.000 tenaga kerja. Peluang itu hilang, malah membesarkan tenaga kerja India, walaupun harganya mungkin lebih rendah," kritik Said.
