Lonjakan harga minyak dunia akibat konflik di Timur Tengah memunculkan wacana penerapan work from home (WFH) dan pemangkasan hari kerja. Pertimbangan utamanya adalah potensi penghematan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) secara nasional.
Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan para menterinya untuk mengkaji kemungkinan ini. Menanggapi hal tersebut, kalangan pengusaha mengingatkan bahwa penerapan WFH tidak bisa disamaratakan untuk semua sektor industri.
Menurut Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Kamdani, banyak sektor riil seperti manufaktur, logistik, perdagangan, dan layanan memerlukan kehadiran fisik pekerja agar kegiatan produksi dan distribusi tetap berjalan lancar.
Shinta menjelaskan kepada detikcom, Senin (16/3/2026), "Jika wacana ini nantinya diterapkan, tentu tidak dapat diimplementasikan secara seragam di semua sektor. Banyak sektor riil seperti manufaktur, logistik, perdagangan, hingga layanan yang berkaitan langsung dengan operasional lapangan tetap membutuhkan kehadiran fisik tenaga kerja dan mobilitas operasional agar aktivitas produksi dan distribusi dapat berjalan dengan baik."
Namun, Shinta menambahkan ada sektor yang lebih fleksibel menerapkan WFH, seperti teknologi informasi dan profesi kreatif. Selain sektor usaha, jenis pekerjaan juga perlu dipertimbangkan.
"Begitupun ada sektor-sektor yang mungkin lebih fleksibel untuk menerapkan WFH, seperti misalnya sektor teknologi informasi hingga profesi kreatif. Selain dilihat per sektor, perlu dilihat juga tipe aktivitas dan pekerjaannya apakah bisa dilakukan dengan skema WFH atau tidak," tambahnya.
Dunia usaha berpandangan bahwa pengaturan pola kerja sebaiknya diserahkan kepada kebijakan internal masing-masing perusahaan, agar sesuai dengan kebutuhan operasional dan karakteristik sektor.
"Dunia usaha memandang bahwa pengaturan pola kerja seperti ini sebaiknya diserahkan pada desain dan kebijakan internal masing-masing perusahaan, agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan operasional dan karakteristik sektornya," ujar Shinta.
Shinta menekankan, jika wacana kebijakan ini dibahas lebih lanjut, perlu kajian mendalam dan diskusi antara pemerintah dan pengusaha. Tujuannya agar kebijakan penghematan energi berjalan optimal tanpa mengganggu aktivitas ekonomi dan operasional perusahaan.
Inspirasi dari Pakistan
Sebelumnya, Prabowo meminta kabinet mengkaji opsi penghematan energi untuk mengantisipasi dampak konflik Timur Tengah pada harga BBM. Salah satu contoh yang disoroti adalah kebijakan Pakistan yang menerapkan WFH bagi sekitar 50% pegawai, baik pemerintah maupun swasta. Prabowo ingin kebijakan ini dipelajari sebagai perbandingan.
"Jadi mereka menganggap ini sudah kritis jadi dikatakan critical measures. Seolah-olah bahwa ini bagi mereka adalah ini dulu seperti kita dulu COVID. Mereka melaksanakan work from home untuk semua kantor, pemerintah maupun swasta, 50% bekerja dari rumah. Kemudian hari kerja mereka potong jadi hanya empat hari," ujar Prabowo.
