Pemangkasan Gaji Pejabat Dikaji Pemerintah Respons Dampak Perang

Pemerintah tengah mengkaji usulan pemangkasan gaji pejabat sebagai respons terhadap dampak perang AS dan Iran.

Usai dipaparkan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet pekan lalu, wacana pemangkasan gaji pejabat kini menjadi perhatian. Langkah ini diajukan sebagai respons terhadap potensi dampak perang antara Amerika Serikat (AS) dan Iran, mencontoh kebijakan serupa yang diterapkan di Pakistan.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyatakan bahwa usulan tersebut sedang dalam tahap kajian mendalam. Prabowo sendiri meminta jajarannya untuk turut serta dalam mengkaji kebijakan ini.

Prasetyo menjelaskan, kajian mendetail tengah dilakukan. Ia menambahkan bahwa stok Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam negeri saat ini dalam kondisi aman, sehingga dari sisi pasokan tidak ada kekhawatiran.

Menurut Prasetyo, usulan yang disampaikan Prabowo merupakan langkah yang wajar. Ia berpendapat bahwa penghematan anggaran sebaiknya dimulai dari unsur pemerintahan, baik di tingkat kementerian maupun lembaga.

"Tentunya diawali nanti dari unsur pemerintahan, kementerian, dan lembaga kan banyak apa namanya yang bisa dilakukan untuk tadi mengurangi konsumsi BBM, misalnya migrasi ke transportasi publik, kurangi kendaraan dinas pemakaiannya," ujar Prasetyo.

Prasetyo menambahkan, efisiensi anggaran seharusnya menjadi prioritas pemerintah, tidak hanya saat krisis, tetapi juga dalam kondisi normal.

"Nah, namun tentunya kita harus jadikan ini pelajaran untuk efisiensi diri kita, dulu nggak ada kejadian juga anggaran kita efisiensi kan," sebut Prasetyo.

Recommended