Pemerintah Bangun Program Hilirisasi di 13 Lokasi Baru Seluruh Indonesia

Presiden Prabowo dan Menteri Rosan Roeslani bahas percepatan hilirisasi di 13 titik yang mencakup sektor pertanian hingga perikanan pada April 2026.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Hambalang pada Sabtu (25/4/2026) untuk membahas percepatan program hilirisasi nasional. Rencana strategis ini mencakup pembangunan infrastruktur hilirisasi baru yang tersebar di 13 lokasi berbeda di wilayah Indonesia.

Perluasan proyek ini bertujuan untuk mendongkrak nilai tambah komoditas dalam negeri melalui berbagai sektor unggulan. Dilansir dari Detik Finance, fokus utama investasi akan diarahkan pada pengolahan limbah menjadi energi, sumber daya mineral, industri agrikultur, hingga sektor garmen yang bersifat padat karya.

Kebijakan pemerintah saat ini tidak lagi menitikberatkan proses hilirisasi hanya pada sektor energi dan mineral mentah. Rosan Roeslani menegaskan adanya transformasi kebijakan untuk menyentuh sektor-sektor primer lain yang bersentuhan langsung dengan masyarakat luas.

"Hilirisasi tidak hanya di bidang energi dan mineral, tetapi juga diperluas ke sektor pertanian dan perikanan. Investasi di Indonesia insyaAllah semakin bernilai tambah, membuka lebih banyak lapangan kerja," ujar Rosan Roeslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM dalam keterangannya.

Langkah ekspansi sektor ini diproyeksikan dapat memperkuat struktur industri nasional di pasar global. Melalui diversifikasi hilirisasi pada sektor perikanan dan pertanian, pemerintah menargetkan peningkatan daya saing yang lebih kompetitif dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Penambahan 13 titik lokasi pembangunan tersebut diharapkan mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar guna mendukung pemulihan ekonomi. Integrasi antara sektor padat karya dan hilirisasi menjadi strategi utama kementerian dalam menarik aliran modal asing maupun domestik yang berkualitas.

Hingga saat ini, koordinasi intensif terus dilakukan antara Kementerian Investasi dan Presiden guna memastikan kesiapan lahan serta regulasi di belasan lokasi proyek tersebut. Program ini menjadi bagian dari agenda prioritas pemerintah dalam mempercepat kemandirian industri nasional melalui pengolahan bahan baku di dalam negeri.

Recommended