Pemerintah akhirnya memutuskan untuk tidak memberlakukan pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh yang sebelumnya direncanakan pada April 2026. Wacana ini sebelumnya muncul sebagai upaya efisiensi energi, terutama terkait penggunaan BBM, di tengah konflik yang terjadi di Timur Tengah.
Salah satu pertimbangan utama pembatalan ini adalah kekhawatiran akan terjadinya learning loss atau hilangnya kesempatan belajar yang optimal bagi siswa jika mereka belajar dari rumah.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyampaikan bahwa proses pembelajaran di sektor pendidikan harus berjalan optimal dan tidak boleh menyebabkan learning loss. Oleh karena itu, penyelenggaraan pembelajaran tatap muka tetap menjadi prioritas.
Pratikno, dalam keterangan tertulis yang dikutip pada Rabu, 25 Maret 2026, mengakui adanya kemungkinan penerapan metode hibrida yang mengkombinasikan pembelajaran daring dan luring. Namun, hal tersebut dinilai belum mendesak saat ini.
Ia juga menegaskan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto memberikan prioritas utama pada sektor pendidikan. Sehingga kualitas pendidikan menjadi hal yang tidak bisa ditawar.
Sebelumnya, wacana sekolah daring dikaji sebagai salah satu strategi untuk melakukan penghematan dan efisiensi energi. Kajian yang dilakukan pada 13 Maret 2026 meyakini bahwa sekolah daring tidak akan mengganggu proses belajar mengajar.
Strategi kebijakan efisiensi energi ini tidak hanya terbatas pada sektor pendidikan. Kebijakan ini juga meliputi penerapan sistem kerja fleksibel bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), optimalisasi pemanfaatan platform digital untuk mendukung efektivitas kerja, pembatasan mobilitas perjalanan dinas, serta penerapan strategi hemat energi di gedung perkantoran.
Selain itu, pemerintah juga mengkaji penyesuaian distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG) karena potensi perubahan pola kehadiran siswa di sekolah. Pemerintah juga mempertimbangkan opsi skema pembiayaan alternatif untuk mendukung kebutuhan akses internet bagi siswa jika pembelajaran daring diterapkan.
Pratikno menyampaikan pada 16 Maret 2026 bahwa kebijakan penghematan energi lintas sektor ini direncanakan akan mulai berlaku pada April 2026.
Kajian tersebut nantinya akan dirumuskan dalam bentuk laporan yang akan diserahkan kepada Presiden RI Prabowo Subianto. Laporan tersebut akan memberikan gambaran mengenai konsumsi energi di sektor pembangunan manusia dan kebudayaan.
"Serta akan diberikan rekomendasi langkah-langkah penghematan yang akan dilakukan oleh kementerian dan lembaga terkait," tutup dia.
