Pemerintah Indonesia memutuskan untuk tidak menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang berlaku mulai 1 April 2026. Kebijakan ini diambil sebagai langkah antisipasi terhadap tingginya harga minyak dunia dan sebagai mitigasi risiko akibat dinamika geopolitik global. Keputusan ini, dilansir dari Detik Finance, menuai apresiasi dari Dewan Perwakilan Rakyat.
Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Hamka B Kady, menyatakan dukungannya terhadap langkah pemerintah. Ia mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo Subianto yang memilih untuk tidak menaikkan harga BBM, baik subsidi maupun nonsubsidi, di tengah situasi global yang memicu krisis dan lonjakan harga energi di banyak negara.
Hamka juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak melakukan pembelian BBM secara berlebihan. Pembelian berlebihan dapat berpotensi menimbulkan antrean panjang di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
“Pada situasi geopolitik yang memicu krisis dan lonjakan harga energi yang terasa di sejumlah negara, Presiden Prabowo Subianto justru tidak menaikkan harga BBM nasional. Ini keputusan yang tidak mudah. Kami sangat apresiasi itu,” kata Hamka pada 4 April 2026.
Lebih lanjut, Hamka turut menyampaikan apresiasi atas kinerja Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia. Bahlil dinilai terus melakukan evaluasi berkala terhadap perkembangan harga energi global, memastikan kebijakan yang diambil tetap berpihak pada masyarakat, khususnya kelompok rentan.
Hamka menambahkan bahwa Indonesia telah menemukan sumber minyak mentah baru di luar wilayah Timur Tengah. Penemuan ini dipercaya dapat menjaga stok BBM di dalam negeri tetap dalam kondisi yang aman.
Meskipun harga BBM tidak naik, Hamka menyoroti pentingnya pembenahan sektor transportasi publik. Menurutnya, perbaikan sistem transportasi umum oleh Kementerian Perhubungan merupakan strategi kunci untuk menekan konsumsi BBM secara nasional.
Ia menekankan bahwa salah satu perhatian utama adalah minimnya pembenahan transportasi publik di sejumlah daerah, terutama di wilayah perkotaan. Peningkatan kualitas transportasi umum dapat mengurangi ketergantungan masyarakat pada kendaraan pribadi, sekaligus meningkatkan efisiensi penggunaan energi.
“Transportasi publik merupakan kunci utama menekan konsumsi BBM,” ujarnya.
Hamka menjelaskan bahwa negara-negara yang membatasi penggunaan BBM dengan berbagai kebijakan umumnya memiliki transportasi umum yang buruk. Sebaliknya, negara dengan sistem transportasi umum yang baik cenderung mengatur cadangan BBM atau menyesuaikan tarif sesuai kondisi.
Ia mendesak pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan untuk membenahi transportasi umum. Tujuannya adalah untuk meningkatkan minat masyarakat dalam menggunakan angkutan umum dan memberikan kemudahan mobilitas di perkotaan. Hal ini dianggap sebagai salah satu solusi efektif untuk menekan konsumsi BBM.
Sebagai contoh, Jepang berfokus membentuk budaya masyarakat yang gemar menggunakan transportasi publik dan getol menggenjot efisiensi teknologi untuk menekan konsumsi BBM. Korea Selatan juga mengembangkan transportasi publik modern terintegrasi, dengan sistem kereta bawah tanah, bus cepat, dan kereta antarkota menjadi tulang punggung mobilitas di kota-kota besar seperti Seoul. Layanan yang nyaman, tepat waktu, dan terjangkau mendorong masyarakat beralih ke transportasi umum, sehingga konsumsi BBM dapat ditekan.
