Pemerintah Indonesia tengah mematangkan rencana penggantian bahan bakar LPG 3 kilogram (kg) melalui pengembangan proyek Dimethyl Ether (DME) dan Compressed Natural Gas (CNG) pada Rabu (6/5/2026). Langkah strategis ini diambil sebagai upaya menekan ketergantungan impor gas nasional.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa saat ini Indonesia mengimpor sekitar 7 juta ton LPG setiap tahunnya. Tingginya angka impor tersebut menyebabkan negara harus mengeluarkan devisa sebesar Rp 130 triliun hingga Rp 140 triliun per tahun.
"Devisa kita setiap tahun hanya untuk membeli LPG saja, sekitar Rp 130 sampai Rp 140 triliun. Apalagi kalau harga minyak dunia seperti sekarang, itu pasti lebih besar lagi," ujar Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM, di kantornya sebagaimana dilansir dari Detik Finance.
Pemerintah mencatat sekitar Rp 80 triliun hingga Rp 87 triliun dari total pengeluaran tersebut merupakan beban subsidi yang ditanggung negara. Oleh karena itu, percepatan proyek substitusi energi dianggap mendesak untuk menjaga stabilitas fiskal nasional.
Proyek hilirisasi batu bara menjadi DME kini menjadi prioritas di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Hal ini diperkuat dengan peletakan batu pertama atau groundbreaking 13 Proyek Hilirisasi Nasional Fase II yang bernilai total Rp 116 triliun pada 29 April 2026.
Fasilitas produksi DME berkapasitas 1,4 juta ton per tahun akan dibangun di Tanjung Enim, Sumatera Selatan. Secara teknis, DME memiliki sifat kimia yang mirip dengan LPG sehingga infrastruktur tabung dan penyimpanan yang ada saat ini masih dapat digunakan.
Selain DME, pemerintah sedang menguji coba pemanfaatan CNG dalam kemasan tabung 3 kg agar lebih efisien bagi masyarakat. Bahlil menyebutkan bahwa harga CNG diklaim 30 persen lebih murah dibandingkan LPG karena bahan bakunya melimpah di dalam negeri.
Penggunaan CNG sebelumnya telah diterapkan pada tabung ukuran 12 kg dan 20 kg untuk sektor hotel serta restoran. Pemerintah kini fokus mengembangkan teknologi agar gas tersebut aman dan praktis digunakan dalam skala rumah tangga kecil.
Bahlil memberikan penegasan bahwa transisi energi ini tidak akan menghapus skema bantuan sosial bagi kelompok rentan. Subsidi dipastikan tetap akan diberikan pada produk CNG maupun LPG pengganti sesuai dengan arahan Presiden Prabowo demi menjaga daya beli masyarakat.
