Pemerintah Indonesia memutuskan untuk tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi maupun non-subsidi, meskipun terjadi peningkatan harga minyak global. Penyesuaian harga BBM non-subsidi, termasuk jenis Pertamax dan Dexlite yang biasanya diperbarui setiap awal bulan, saat ini belum dilakukan, sementara harga Pertalite dan Solar tetap tidak berubah sejak tahun 2022.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa pembahasan terkait penyesuaian harga BBM non-subsidi akan dilaksanakan setelah dirinya kembali ke Indonesia. Saat ini, Bahlil bersama beberapa menteri Kabinet Merah Putih tengah berada di Korea Selatan, seperti dilansir dari Detik Finance.
"Mengenai penyesuaian harga untuk BBM non-subsidi, akan kami bahas kembali setelah kami tiba di Jakarta, dengan mempertimbangkan dinamika yang ada," ujar Bahlil dalam konferensi pers virtual pada Selasa (31/3/2026).
Bahlil menambahkan bahwa jika pun ada penyesuaian, akan lebih baik jika jumlahnya tidak signifikan. Namun, dia menekankan bahwa keputusan tersebut memerlukan diskusi lebih lanjut setibanya di tanah air.
"Insyaallah, jika memang ada penyesuaian, akan lebih baik jika tidak terlalu besar. Namun, waktu dan besaran penyesuaiannya akan kami diskusikan pada fase berikutnya," sambungnya.
Saat ini, Kementerian ESDM, Pertamina, dan berbagai SPBU swasta tengah berdiskusi mengenai BBM non-subsidi. Bahlil belum dapat memastikan kapan pembahasan tersebut akan selesai dan menghasilkan keputusan.
"Untuk BBM non-subsidi, sampai hari ini, kami bersama tim Pertamina dan SPBU swasta lainnya sedang dalam tahap pembahasan hingga selesai. Kapan selesainya? Mohon ditunggu," pungkas Bahlil.
Bahlil menjelaskan bahwa hanya jenis BBM non-subsidi yang akan mengikuti mekanisme pasar di tengah volatilitas harga minyak mentah dunia. Produk seperti Pertamax dan Dexlite umumnya digunakan oleh masyarakat dengan kemampuan ekonomi yang lebih baik, sehingga penyesuaian harga di awal bulan mendatang akan berlaku bagi jenis BBM ini.
Kebijakan tersebut merujuk pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2022, yang mengatur tentang perhitungan harga jual eceran BBM. Aturan ini memisahkan formulasi harga untuk BBM industri dan non-industri.
"Sesuai Peraturan Menteri ESDM tahun 2022, terdapat dua formulasi harga BBM, yaitu untuk industri dan non-industri. Jika untuk industri, harganya akan mengikuti pasar secara otomatis tanpa perlu diumumkan. Jadi, akan selalu sesuai dengan harga pasar," jelas Bahlil, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden pada Selasa (31/3/2026).
BBM kategori industri umumnya menggunakan bahan bakar dengan angka oktan tinggi, seperti RON 95 dan RON 98. Bahlil menegaskan bahwa konsumen BBM jenis ini adalah masyarakat mampu yang secara finansial sanggup menanggung harga pasar, tanpa membebani anggaran negara.
Sebaliknya, harga BBM subsidi yang akan diumumkan pada 1 April mendatang, masih akan mendapatkan intervensi dari Presiden Prabowo Subianto. Bahlil menyatakan keyakinannya bahwa Presiden akan selalu mempertimbangkan perlindungan masyarakat berpenghasilan rendah di tengah tekanan kenaikan harga minyak global. "Yang menjadi fokus utama kami adalah subsidi. Saya yakinkan bahwa Presiden dalam setiap kebijakannya selalu memprioritaskan kondisi masyarakat," tegas Ketua Umum Partai Golkar tersebut.
