Pemerintah saat ini menantikan keputusan Presiden Prabowo terkait wacana penerapan Work From Home (WFH) selama satu hari dalam seminggu sebagai upaya penghematan Bahan Bakar Minyak (BBM).
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengungkapkan bahwa rencana ini telah disetujui oleh mayoritas anggota kabinet. Persetujuan ini didapatkan dalam rapat koordinasi antar Kementerian dan Lembaga yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.
Tito menjelaskan, "Saya tidak mau menyebutkan, itu kemarin pun sebenarnya sudah ada hampir mengarah kepada mayoritas setuju (WFH) di satu hari yang sama," ujarnya di Gedung Bina Graha, Kamis (26/3/2026).
Menurutnya, pemerintah siap mengimplementasikan skema WFH. Hal ini didasarkan pada pengalaman selama pandemi COVID-19.
Sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa WFH ini dilakukan untuk efisiensi waktu kerja. Kebijakan ini tidak hanya berlaku bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), tetapi juga sektor swasta dan Pemerintah Daerah yang tidak terkait pelayanan publik.
Wacana ini mendapat sorotan dari kalangan ekonom yang berpendapat bahwa skema WFH kemungkinan besar tidak akan berdampak signifikan dalam menekan konsumsi BBM.
Ekonom Senior INDEF, Tauhid Ahmad, menyatakan bahwa penerapan WFH akan sulit diterapkan untuk pegawai swasta dibandingkan dengan ASN. Kondisi ini disebabkan WFH di sektor swasta akan mempengaruhi produktivitas perusahaan.
Lebih lanjut, Tauhid berpendapat jika wacana WFH ini dipaksakan untuk diterapkan pada sektor swasta, alih-alih menghemat energi, kebijakan ini justru dapat menjadi bumerang bagi perekonomian Indonesia.
"Nah swasta ini kan nggak mungkin dikurangi, karena kan itu roda ekonomi masyarakat, padahal itu penggeraknya kan. Mereka ke pabrik, ke industri, kemana-mana kan," tegasnya.
Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, berpendapat bahwa penetapan WFH sehari seminggu dapat mengurangi konsumsi bahan bakar, terutama jika kebijakan ini disertai dengan perubahan perilaku masyarakat untuk menggunakan transportasi publik.
"WFH tidak efektif tanpa menggeser perilaku masyarakat menggunakan transportasi publik. WFH tapi orang tetap butuh belanja ke pasar, butuh antar anak sekolah artinya konsumsi BBM tidak turun signifikan," terangnya.
Sebagai alternatif, Bhima menyarankan agar pemerintah memberikan subsidi transportasi publik untuk mendorong peralihan dari penggunaan kendaraan pribadi ke transportasi umum.
Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Irawan, mengusulkan agar skema WFH diterapkan setiap hari Rabu. Menurutnya, jika WFH dilakukan pada hari Jumat, dikhawatirkan para pegawai akan cenderung berwisata.
"Publik bisa menganggap jadi hari libur panjang," kata Ahmad dikutip dari detiknews.
Menurutnya, hal ini dapat menyimpang dari tujuan awal. Selain itu, jika WFH dilakukan pada hari Senin, para pegawai dikhawatirkan akan memperpanjang liburan.
"Mengenai usulan hari, sebenarnya WFH paling tepat itu hari Rabu setiap minggunya. Pertimbangannya sebagai berikut: Kalau hari Senin, masyarakat punya kecenderungan memperpanjang libur akhir pekannya. Kalau Kamis, orang bisa mengajukan cuti atau libur untuk hari Jumat. Jadi masyarakat bisa liburan Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu," katanya.
Ahmad Irawan menambahkan bahwa hari Rabu berada di tengah pekan sehingga menjadi pilihan yang sulit untuk memperpanjang libur atau cuti. Dengan demikian, kinerja yang dihasilkan oleh pegawai pemerintah juga akan lebih efektif.
"Penentuan Rabu sebagai hari WFH merupakan pilihan paling memungkinkan di antara hari-hari lain. Sebab, Rabu berada di tengah-tengah minggu sehingga kemungkinan orang untuk memperpanjang libur atau cuti lebih sedikit," ujar Irawan.
