Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Dipo Satria Ramli, menegaskan pentingnya implementasi sistem pengawasan berlapis pada pengelolaan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih pada Kamis, 23 April 2026.
Langkah ini dinilai krusial untuk mencegah potensi penyimpangan serta memastikan tata kelola berjalan transparan dan akuntabel. Dilansir dari Medcom, kompleksitas fungsi koperasi yang menggabungkan aktivitas ekonomi dan peran sosial menjadi alasan utama perlunya pembagian peran pengawasan antarlembaga.
Dipo menjelaskan bahwa aktivitas sektor keuangan, terutama penyaluran kredit, harus berada di bawah kendali Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal tersebut dikarenakan OJK memiliki kapasitas mumpuni untuk mengawasi risiko keuangan yang bersifat kompleks.
"Untuk urusan kredit, sudah pasti harus diawasi OJK," kata Dipo Satria Ramli, Ekonom CORE Indonesia. Pengawasan ini diharapkan dapat memperkuat struktur keuangan koperasi tersebut di masa mendatang.
Sementara itu, aspek kelembagaan dan usaha komersial lainnya disarankan tetap berada dalam wewenang Kementerian Koperasi (Kemenkop). Untuk fungsi sosial seperti penyaluran bantuan sosial, keterlibatan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) dianggap lebih tepat.
Dipo juga menekankan perlunya audit independen secara berkala oleh pihak ketiga guna meminimalkan risiko moral hazard. Dari sisi internal, rekrutmen pengelola profesional berbasis komunitas lokal dianggap mampu menumbuhkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap kelangsungan koperasi.
Pemerintah sebelumnya telah menetapkan Kopdes Merah Putih sebagai infrastruktur ekonomi untuk memperluas akses layanan publik. Unit ini akan bertugas sebagai distributor kebutuhan pokok seperti beras, pupuk, LPG 3 kg, serta penyedia layanan keuangan dengan bunga sekitar 6 persen.
