PT Kliring Berjangka Indonesia (KBI) menghadirkan sistem resi gudang sebagai solusi pembiayaan bagi sektor komoditas di Indonesia, terutama petani, nelayan, dan pelaku usaha pangan. Komoditas yang disimpan dalam gudang dapat digunakan sebagai jaminan untuk memperoleh pembiayaan.
PT Kliring Perdagangan Berjangka Indonesia (KPBI), anak usaha KBI, mendukung operasional sistem resi gudang. KPBI berperan dalam pengembangan bisnis dan pengelolaan gudang.
Direktur Pengembangan Bisnis dan Operasional PT Kliring Berjangka Indonesia (KBI), Saidu Solihin, menjelaskan bahwa sistem resi gudang bertujuan agar pelaku usaha komoditas tidak terpaksa menjual hasil panen saat harga rendah.
"Pada saat musim panen, suplai komoditas biasanya melimpah sehingga harga turun. Dengan sistem resi gudang, komoditas bisa disimpan terlebih dahulu di gudang resmi, lalu pemiliknya mendapatkan resi sebagai bukti kepemilikan," ujar Saidu kepada media, Senin (9/3/2026).
Resi ini berfungsi sebagai dokumen kepemilikan yang dapat diagunkan ke bank atau lembaga pembiayaan. Dengan demikian, pemilik komoditas tetap memiliki dana untuk produksi tanpa harus langsung menjual hasil panen.
Komoditas yang bisa masuk dalam skema resi gudang umumnya memiliki masa simpan minimal tiga bulan. Dengan begitu, komoditas dapat disimpan hingga harga di pasar stabil atau meningkat sebelum dijual.
Di negara maju, skema ini telah menjadi bagian penting dari rantai pasok komoditas dan pembiayaan sektor pertanian. Saidu menambahkan, "Kami melihat di negara lain seperti Amerika Serikat, sistem ini sudah berkembang sejak lebih dari satu abad lalu. Bahkan di beberapa negara Asia seperti Vietnam, Thailand, dan China pemanfaatannya sudah jauh lebih maju dibandingkan Indonesia."
KBI menilai bahwa sosialisasi dan pemahaman pelaku usaha menjadi tantangan utama dalam pengembangan sistem ini. Potensi komoditas Indonesia yang besar dinilai sangat mendukung penerapan skema resi gudang.
Dengan pemanfaatan yang lebih luas, sistem resi gudang diharapkan dapat menstabilkan harga komoditas, memperkuat pembiayaan sektor pertanian, dan mendukung kedaulatan pangan di Indonesia.
