Sebanyak 9.000 pekerja di sektor industri tekstil dan plastik menghadapi risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) massal akibat dampak eskalasi konflik di Timur Tengah pada Jumat (17/4/2026). Prediksi pengurangan tenaga kerja ini dipicu oleh lonjakan harga energi global dan biaya logistik yang menekan stabilitas finansial perusahaan.
Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mengungkapkan bahwa ancaman efisiensi ini muncul menyusul ketegangan militer antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel. Sebagaimana dilansir dari Detik Finance, data potensi PHK tersebut dihimpun berdasarkan laporan dari pengurus serikat pekerja di tingkat perusahaan.
Said menjelaskan bahwa kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) industri menjadi faktor utama yang melambungkan biaya produksi secara drastis. Karena tidak disubsidi, harga energi ini mengikuti mekanisme pasar dunia yang terus bergejolak seiring situasi keamanan di wilayah produsen minyak tersebut.
Selain beban energi, pelelehan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat turut memperburuk kondisi keuangan industri manufaktur di dalam negeri. Kesulitan dalam pengadaan barang impor serta hambatan rantai pasok logistik global menyebabkan harga bahan baku pendukung meroket tajam.
"Sudahlah bahan bakar industri yang tidak bersubsidi mengakibatkan ongkos produksi naik, ditambah bahan baku juga naik. Industri-industri plastik itu sudah naik," kata Said Iqbal, Presiden KSPI.
Upaya efisiensi melalui pemangkasan biaya tenaga kerja diprediksi akan mulai terlihat secara nyata dalam kurun waktu tiga bulan ke depan. Meski identitas perusahaan yang terdampak belum dipublikasikan, sinyal pengurangan karyawan telah disampaikan manajemen kepada perwakilan buruh di berbagai pabrik.
Kondisi ini menempatkan sektor labor intensive atau padat karya dalam posisi yang rentan, mengingat ketergantungan yang tinggi pada bahan baku impor dan stabilitas harga energi. Penekanan biaya buruh menjadi langkah terakhir yang diambil perusahaan untuk mempertahankan operasional di tengah krisis biaya produksi.
