Presiden Prabowo Subianto resmi meratifikasi Konvensi International Labour Organization (ILO) Nomor 188 untuk memperkuat perlindungan bagi awak kapal perikanan nasional. Pengumuman ini disampaikan di hadapan ribuan buruh saat peringatan Hari Buruh Internasional di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Jumat (1/5/2026).
Landasan hukum kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 25 Tahun 2026 yang telah ditandatangani oleh Kepala Negara. Langkah ini diambil guna memastikan standar kesejahteraan dan jaminan keselamatan bagi para pekerja di sektor perikanan yang selama ini dinilai rentan.
"Saya juga baru saja tanda tangan Peraturan Presiden nomor 25 tahun 2026 Tentang Ratifikasi Konvensi International Labour Organization Nomor 188 untuk memastikan perlindungan dan kesejahteraan bagi awak kapal perikanan," ujar Prabowo Subianto saat memberikan pidato dalam acara May Day sebagaimana dilansir dari Detik Finance.
Selain penguatan regulasi, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk pengembangan kampung nelayan secara masif di berbagai wilayah Indonesia. Tercatat sebanyak 1.386 kampung nelayan dijadwalkan akan diresmikan pada tahun 2026 sebagai tahap awal program perbaikan infrastruktur pesisir.
Prabowo merencanakan pembangunan berlanjut dengan target 1.500 kampung nelayan baru setiap tahun pada periode pemerintahan berikutnya. Upaya ini diproyeksikan mampu meningkatkan taraf hidup sekitar 6 juta nelayan, atau mencakup total 20 juta jiwa jika dihitung bersama anggota keluarga mereka.
Berdasarkan data pemerintah yang dikutip dari Detik Finance, program Kampung Nelayan ini fokus pada penyediaan fasilitas vital seperti pabrik es di setiap desa. Fasilitas tersebut bertujuan mengatasi kendala penyimpanan hasil tangkapan yang selama ini dialami nelayan akibat keterbatasan sarana pendingin.
Pemerintah juga berkomitmen memberikan bantuan armada kapal guna mendukung efektivitas melaut bagi masyarakat pesisir. Penataan kawasan ini diharapkan dapat mendorong kemandirian ekonomi nelayan tradisional sekaligus menekan angka kemiskinan di sektor kelautan Indonesia.
