Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah menargetkan APBN mencapai balanced budget atau anggaran seimbang.
Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (13/3/2026), Prabowo menyampaikan cita-cita tersebut. Ia meyakini hal ini dapat terwujud jika sumber-sumber kebocoran anggaran dapat ditekan.
Prabowo menyinggung praktik inefisiensi anggaran, under invoice, under counting, dan manipulasi administrasi. Praktik-praktik ini dinilai menyebabkan potensi kebocoran besar dalam perekonomian.
"Kita harus ingat bahwa kita mengalami masalah kebocoran, tidak efisien, under invoice, under counting, manipulation administrasi dan sebagainya. Ini besar ini kebocorannya," kata Prabowo.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi rumor pelebaran batas defisit APBN di atas 3%. Purbaya menjelaskan bahwa rencana tersebut masih dalam pertimbangan.
Salah satu pertimbangan utama adalah potensi penilaian negatif dari lembaga pemeringkat internasional jika defisit APBN melebihi 3%. Purbaya mengakui bahwa banyak negara lain yang sudah memiliki defisit di atas angka tersebut.
"Pertimbangannya apakah kalau menembus (3%), lembaga rating akan mengganggu kita atau memberi penilaian negatif. Sebenarnya kalau secara fair, kan sekeliling kita sudah sedikit yang di bawah 3%, hampir nggak ada malah," tutur Purbaya.
Purbaya menambahkan, jika ada perintah dari Presiden Prabowo Subianto untuk menaikkan defisit di atas 3%, ia sebagai bawahan akan menjalankannya.
