Presiden Prabowo Subianto menghadiri prosesi penyerahan denda administratif senilai Rp 10,2 triliun dan pengembalian 2,3 juta hektare lahan kawasan hutan di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, pada Rabu (13/5/2026). Aset tersebut merupakan hasil penindakan dari Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH).
Dana sebesar Rp 10.270.051.886.464 tersebut terdiri dari denda administratif pelanggaran kawasan hutan senilai Rp 3,4 triliun serta hasil penindakan pajak PBB dan Non PBB mencapai Rp 6,8 triliun. Dilansir dari Detik Finance, Jaksa Agung ST Burhanuddin menyerahkan langsung aset tersebut kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
"Saya kira ini sudah acara yang ke sekian kali, udah keempat kali dengan total penyerahan, berapa? Kurang lebih Rp 40 triliun. Saya senang kalau diundang terus acara begini," ujar Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
Prabowo menambahkan bahwa dirinya telah menerima informasi mengenai potensi penyerahan dana tambahan sebesar Rp 11 triliun pada bulan depan. Sejak dibentuk pada awal 2025, Satgas PKH mencatat total pengamanan kekayaan negara mencapai angka Rp 40 triliun.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kemudian menyerahkan kembali aset lahan yang disita kepada CEO BPI Danantara dan PT Agrinas Palma Nusantara. Langkah ini bertujuan untuk mengelola kembali lahan yang sebelumnya dikuasai secara ilegal oleh pihak swasta.
Data Satgas PKH menunjukkan sejak awal 2025, total lahan hutan yang berhasil dikuasai kembali dari perkebunan sawit mencapai 5,88 juta hektare. Selain itu, penggunaan hutan untuk sektor pertambangan yang ditindak mencakup area seluas 13,37 juta hektare.
Khusus untuk PT Agrinas Palma Nusantara, perusahaan pelat merah ini telah menerima tujuh kali penyerahan lahan dari negara. Dengan tambahan lahan 2,37 juta hektare hari ini, total lahan yang dikelola perusahaan tersebut kini mencapai 4,11 juta hektare.
