Pemerintah Indonesia resmi memulai tahap perencanaan proyek Giant Sea Wall (GSW) di sepanjang pesisir Pantai Utara Jawa pada Senin (4/5/2026) untuk mengatasi ancaman banjir rob dan penurunan muka tanah. Infrastruktur besar ini akan membentang sepanjang 575 kilometer melintasi lima provinsi dari Banten hingga Jawa Timur.
Pengerjaan fisik tanggul laut raksasa ini akan dibagi ke dalam 15 segmen berbeda guna memungkinkan proses pembangunan secara paralel di berbagai titik sekaligus. Langkah ini diambil agar target penyelesaian mega proyek tersebut dapat dipercepat di tengah ancaman kerusakan lingkungan pesisir yang kian nyata.
Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ), Didit Herdiawan Ashaf, menjelaskan bahwa skema pembagian segmen ini merupakan strategi teknis karena panjangnya jalur pembangunan. Berdasarkan laporan dari Detik Finance, pembagian ini bertujuan agar kegiatan konstruksi tidak harus menunggu satu titik selesai sepenuhnya.
"Pembangunannya sendiri lebih kurang sekitar 575 km di Pantura Jawa. Tidak kecil atau tidak pendek panjang ini. Kita bagi ke dalam 15 segmen di mana bisa menggunakan kegiatan pembangunan secara paralel," kata Didit Herdiawan Ashaf, Kepala BOPPJ.
Saat ini, perencanaan detail untuk wilayah Kendal, Semarang, dan Demak sudah mencapai progres 80 persen dan ditetapkan sebagai prioritas utama pengerjaan awal. Sementara itu, untuk wilayah Pekalongan, pemerintah masih melakukan investigasi mendalam terkait mitigasi bencana dan karakteristik arus laut di kawasan tersebut.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan pentingnya proyek ini karena berdampak langsung pada 5 provinsi, 20 kabupaten, dan 5 kota. Kawasan Pantura sendiri dihuni oleh sekitar 17 juta jiwa dan berkontribusi sebesar 27,53 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.
Estimasi total biaya untuk menyelesaikan proyek strategis ini diperkirakan mencapai US$ 80 hingga 100 miliar atau setara Rp 1.389,92 triliun sampai Rp 1.737,4 triliun. Pemerintah berencana menggunakan kombinasi pendanaan dari APBN serta skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (PPP) baik dari investor dalam maupun luar negeri.
Proyek ini ditargetkan rampung sepenuhnya dalam jangka waktu 15 hingga 20 tahun ke depan. Pemerintah menyatakan bahwa integrasi antara perencanaan program dan groundbreaking infrastruktur akan terus dipacu agar pembangunan fisik dapat segera dilaksanakan setelah tahap mitigasi selesai.
