Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menyoroti pentingnya penguatan manajemen risiko dan pengawasan ketat dalam program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di Jakarta pada Rabu (29/4/2026). Langkah ini krusial guna mengantisipasi potensi kredit macet dan penyimpangan dana dalam skala besar.
Direktur Eksekutif INDEF, Esther Sri Astuti, menyatakan bahwa kesiapan manajerial di lapangan menjadi penentu keberhasilan program yang menyasar puluhan ribu unit tersebut. Dilansir dari Medcom, risiko utama terletak pada profesionalisme manajer koperasi dalam mengelola modal usaha yang cukup signifikan.
Pemerintah berencana menyalurkan modal berkisar Rp3 miliar hingga Rp5 miliar untuk setiap koperasi. Dengan target pembentukan 80.000 koperasi di seluruh Indonesia, total kebutuhan anggaran diperkirakan menyentuh angka Rp240 triliun hingga Rp400 triliun.
Guna mendukung operasional tersebut, pemerintah saat ini telah membuka proses rekrutmen sekitar 30.000 manajer koperasi. Peserta rekrutmen merupakan lulusan D3 hingga S1 dengan batasan usia maksimal 35 tahun dan standar IPK minimal 2,75.
"Risiko utama ada pada kemampuan manajer koperasi dalam mengelola usaha secara profesional. Ini harus diantisipasi sejak awal," ujar Esther Sri Astuti, Direktur Eksekutif INDEF. Ia menekankan bahwa rekrutmen besar-besaran wajib dibarengi dengan pelatihan sistematis.
INDEF menyarankan adanya mekanisme kontrol yang melibatkan platform data terpadu dan koordinasi bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Transparansi dan akuntabilitas dianggap sebagai faktor mutlak untuk mencegah munculnya masalah piutang bermasalah di kemudian hari.
Secara fungsional, Kopdes Merah Putih dirancang untuk memperpendek rantai distribusi dan memperluas akses pembiayaan di pedesaan. Program ini akan mencakup unit usaha seperti gerai sembako, simpan pinjam, gudang logistik, hingga pusat distribusi pangan desa.
Esther juga mengingatkan bahwa struktur usaha koperasi tidak boleh diseragamkan dan harus menyesuaikan karakteristik daerah masing-masing. Wilayah pesisir, misalnya, didorong untuk lebih fokus pada pengembangan koperasi pengolahan hasil laut dan fasilitas penampungan produk.
