Pemerintah Inggris menerima desakan untuk menjatuhkan sanksi kepada pemilik Manchester City, Sheikh Mansour bin Zayed Al-Nahyan, pada Senin, 11 Mei 2026, terkait dugaan hubungannya dengan kelompok paramiliter dalam konflik bersenjata di Sudan.
Organisasi hak asasi manusia FairSquare meminta otoritas Inggris menyelidiki keterkaitan anggota keluarga kerajaan Uni Emirat Arab (UEA) tersebut dengan kelompok Rapid Support Forces (RSF) yang dituduh melakukan kejahatan perang. Dilansir dari Bola, desakan ini muncul seiring memanasnya situasi geopolitik yang melibatkan dukungan internasional di wilayah Afrika Utara tersebut.
Konflik berkepanjangan di Sudan dilaporkan telah merenggut sedikitnya 150 ribu nyawa berdasarkan data lembaga bantuan internasional dan pemerintah Amerika Serikat. Tekanan terhadap Sheikh Mansour dianggap sebagai langkah strategis bagi Inggris untuk menekan pihak-pihak yang terlibat dalam pendanaan atau dukungan terhadap milisi.
"Jika pemerintah Inggris serius ingin menghentikan konflik mengerikan ini, hubungan Sheikh Mansour dengan RSF yang sudah terdokumentasi dengan baik serta kepemilikannya atas Manchester City memberikan titik tekanan yang sangat jelas," kata Nick McGeehan, Direktur FairSquare.
FairSquare mengonfirmasi bahwa laporan investigasi mereka telah diserahkan secara resmi kepada pihak Premier League serta regulator independen sepak bola Inggris yang baru. Langkah ini membuka peluang adanya tinjauan ulang terhadap kelayakan kepemilikan klub sepak bola di kasta tertinggi liga Inggris tersebut.
Berdasarkan regulasi Owners' and Directors’ Test yang berlaku di Premier League, setiap individu yang terkena sanksi pemerintah secara otomatis dapat didiskualifikasi dari jabatan direktur atau pemilik klub. Hal ini memicu spekulasi bahwa Sheikh Mansour berpotensi dipaksa menjual Manchester City, serupa dengan kasus yang dialami Roman Abramovich pada 2022.
Sheikh Mansour telah menguasai Manchester City sejak 2008 dan membawa klub tersebut meraih delapan gelar Premier League serta satu trofi Liga Champions. Di bawah kendalinya, investasi besar-besaran telah mengubah infrastruktur kawasan Eastlands di Manchester menjadi pusat olahraga dan hiburan modern.
Meskipun tekanan politik meningkat, pemerintah Uni Emirat Arab sebelumnya telah membantah segala keterlibatan resmi dalam konflik di Sudan. Pihak Manchester City maupun perwakilan Sheikh Mansour belum memberikan pernyataan resmi terkait desakan sanksi yang diajukan oleh FairSquare kepada pemerintah Inggris.
Hingga saat ini, Departemen Luar Negeri Inggris dan pengelola Premier League masih melakukan peninjauan terhadap dokumen yang masuk. Situasi ini berjalan beriringan dengan proses hukum lain yang dihadapi Manchester City terkait 115 dugaan pelanggaran aturan keuangan liga.
