Transportasi publik merupakan kebutuhan dasar yang esensial, dan menjadi tanggung jawab negara untuk menjamin ketersediaannya. Perannya semakin krusial saat dunia menghadapi krisis energi global. Demikian disampaikan oleh Djoko Setijowarno, seorang akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata sekaligus Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), dilansir dari Medcom.
Djoko menjelaskan bahwa tekanan energi yang meningkat di berbagai negara merupakan imbas dari konflik geopolitik yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Situasi ini memaksa banyak negara untuk menerapkan langkah-langkah penghematan energi yang agresif.
Beberapa negara telah mengambil kebijakan pembatasan aktivitas. Pakistan, misalnya, mengurangi hari kerja menjadi empat hari dalam sepekan dan memangkas tunjangan BBM untuk instansi pemerintah. Mesir menaikkan harga bahan bakar hingga 30 persen, sementara India memperketat distribusi gas serta mengurangi subsidi energi.
Negara-negara di Asia Tenggara juga merespons. Thailand dan Vietnam mendorong kebijakan kerja dari rumah (work from home) dan membatasi mobilitas masyarakat. Filipina bahkan menerapkan empat hari kerja dan menargetkan pengurangan konsumsi energi di lembaga pemerintah hingga 20 persen.
Menurut Djoko, negara-negara yang memiliki sistem transportasi publik kuat cenderung mampu menerapkan kebijakan yang lebih progresif. Korea Selatan, misalnya, menyesuaikan harga energi secara dinamis, sementara Jepang mengandalkan cadangan minyak strategis mereka. Australia bahkan memberikan layanan transportasi umum gratis untuk mendorong masyarakat beralih dari penggunaan kendaraan pribadi.
Di Indonesia, pemerintah juga telah merespons dengan kebijakan hemat energi, termasuk pembatasan penggunaan kendaraan dinas hingga 50 persen dan mendorong Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memanfaatkan transportasi umum. Namun, implementasi kebijakan ini masih dinilai belum optimal.
“Hingga saat ini, hanya Jakarta yang benar-benar siap dari sisi transportasi publik,” ujar Djoko.
Sebagai contoh, ia menyebut kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mewajibkan ASN menggunakan transportasi umum setiap hari Rabu. Di sisi lain, banyak daerah lain, meskipun sudah memiliki layanan transportasi modern, belum mampu menjadikan sistem tersebut sebagai tulang punggung mobilitas harian warganya.
Tantangan dan Perbaikan Transportasi Umum di Indonesia
Djoko Setijowarno mengkritik bahwa pemerintah dinilai terlambat dalam membenahi sistem transportasi umum. Di banyak kota, angkutan publik bahkan nyaris tidak berfungsi atau beroperasi dalam kondisi yang tidak layak. Program Teman Bus, yang diluncurkan sejak 2020, juga menghadapi tantangan keberlanjutan. Pemangkasan anggaran menyebabkan target pengembangannya menyempit, dan hingga kini, baru Trans Manado yang berhasil merealisasikan program tersebut.
“Komitmen pemerintah pusat terhadap pemerataan transportasi publik masih dipertanyakan,” tambahnya.
Selain itu, kebijakan penghematan energi seperti mendorong penggunaan sepeda dan jalan kaki dinilai belum realistis di Indonesia. Infrastruktur yang tidak memadai meningkatkan risiko kecelakaan, dan data menunjukkan bahwa penggunaan sepeda sebagai moda transportasi masih sangat rendah. Minimnya jalur khusus, jarak tempuh yang jauh, dan faktor keamanan menjadi penghambat utama.
Djoko menegaskan, tanpa perbaikan infrastruktur yang serius, tren bersepeda hanya akan bersifat sementara dan tidak akan mampu menjadi solusi jangka panjang.
Harapan dan Rekomendasi Masa Depan
Meskipun demikian, Djoko melihat adanya harapan dari beberapa daerah yang mulai membiayai transportasi publik secara mandiri melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Langkah ini dianggap sebagai bentuk keberpihakan pada kebutuhan mobilitas masyarakat.
Ke depan, ia menekankan pentingnya perubahan orientasi anggaran daerah. Belanja pemerintah seharusnya lebih diprioritaskan untuk pembangunan transportasi publik, bukan untuk fasilitas birokrasi seperti kendaraan dinas. Djoko juga mendorong percepatan elektrifikasi transportasi umum sebagai solusi jangka panjang. Transformasi ini diharapkan tidak hanya menyasar kota besar, tetapi juga menjangkau wilayah perdesaan hingga daerah terpencil.
“Transportasi publik bukan sekadar alat mobilitas, tetapi juga kunci efisiensi ekonomi dan ketahanan energi,” tutupnya.
