Pemerintah mempertimbangkan kebijakan Work From Home (WFH) untuk mengurangi konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Langkah ini diambil sebagai antisipasi terhadap potensi gangguan pasokan minyak akibat konflik di Timur Tengah.
Kebijakan WFH ini rencananya akan berlaku bagi aparatur sipil negara (ASN) dan juga pegawai swasta. Pemerintah masih mengkaji sektor-sektor pekerjaan mana saja yang memungkinkan untuk menerapkan sistem WFH.
Menurut Purbaya, tidak semua pekerjaan dapat dilakukan secara efektif jika menerapkan WFH. "WFH bagaimana itu kadang-kadang ada hal-hal yang nggak bisa dikerjakan dengan baik kalau disuruh WFH. Karena kalau kita lihat WFH pasti kabur tuh," kata Purbaya usai salat Idul Fitri di Masjid Salahuddin, Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Sabtu (21/3/2026).
Purbaya mengusulkan agar WFH diterapkan satu hari dalam seminggu, setiap hari Jumat. Ia menilai bahwa dengan WFH di hari Jumat, ditambah libur Sabtu dan Minggu, akan memberikan waktu yang cukup bagi masyarakat untuk beraktivitas di rumah.
"Jumat kan ditambah Sabtu-Minggu jadi 3 hari itu lumayan tuh untuk aktivitas di rumah, dan mungkin turisme juga akan terdorong sedikit," ujar Purbaya.
Implementasi WFH direncanakan setelah momen libur Lebaran, namun tanggal pastinya masih dalam tahap pengkajian. Purbaya menambahkan, penerapan WFH diharapkan dapat menekan konsumsi BBM hingga sekitar 20%.
"Ada hitungan kasar sekali, bukan saya yang hitung. Kalau kasar lah seharian, lupa saya, tapi seperlimanya, 20% kira-kira," tutur Purbaya.
