Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melaporkan sebanyak 65,8 persen garis pantai di wilayah Pantai Utara (Pantura) Jawa saat ini dalam kondisi kritis akibat erosi parah pada Senin, 4 Mei 2026. Fenomena ini mengancam ekosistem dan ruang hidup masyarakat di sepanjang wilayah Serang hingga Situbondo.
Kondisi memprihatinkan ini dipicu oleh degradasi lingkungan yang masif serta hilangnya ruang hidup di pesisir utara. Data tersebut dirilis dalam acara Expose Organisasi Riset Kebumian dan Maritim (ORKM) yang bertajuk integrasi sains untuk ketahanan pesisir di Jakarta.
Dilansir dari Medcom, Peneliti Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN, Tubagus Solihuddin, menjelaskan bahwa mayoritas wilayah Pantura tersusun dari endapan yang belum terkompaksi kuat. Faktor geologis ini membuat daratan sangat rentan mengalami pemampatan dan pengikisan oleh air laut secara terus-menerus.
Analisis citra satelit periode 2000-2024 menunjukkan laju erosi jauh melampaui tingkat penambahan daratan atau akresi yang hanya mencapai 34,2 persen. Modifikasi di wilayah hulu, seperti pembangunan bendungan dan kanalisasi, dituding menjadi penyebab terputusnya suplai sedimen ke area muara.
Dampak nyata terlihat di Pantai Bahagia, Bekasi, di mana air laut telah merangsek masuk hingga sejauh 4 kilometer ke daratan. Sementara itu, di wilayah Tanjung Pontang, Serang, tercatat daratan seluas 1,72 kilometer persegi telah hilang ditelan air laut.
Krisis ini diperparah oleh kenaikan muka air laut setinggi 0,42 sentimeter per tahun berdasarkan pemodelan altimetri 1993-2025. Selain itu, fenomena penurunan muka tanah yang ekstrem turut mempercepat risiko tenggelamnya kawasan pusat ekonomi tersebut.
Data geospasial 2017-2023 menunjukkan Kabupaten Demak mengalami laju penurunan tanah tertinggi di angka 16 cm per tahun. Kota-kota besar lainnya seperti Jakarta mencatat penurunan 15 cm per tahun, diikuti Sidoarjo 14 cm per tahun, dan Pekalongan 11 cm per tahun.
"Pantura Jawa sedang menghadapi krisis nyata. Tadi disampaikan tantangannya bukan hanya erosi, abrasi, banjir, tapi juga kenaikan muka air laut dan ambelasan tanah," kata Tubagus Solihuddin, Peneliti Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN.
Tubagus menegaskan bahwa akar permasalahan pesisir Pantura bersifat sangat sistemik dan memerlukan solusi lintas sektoral berbasis riset. Penanganan wilayah ini tidak bisa disamaratakan karena setiap segmen pantai memiliki karakteristik morfologi yang berbeda-beda.
Pemerintah didorong untuk lebih mengedepankan keseimbangan ekosistem dan penggunaan data ilmiah dalam merumuskan kebijakan. Hal ini dianggap lebih mendesak dibandingkan hanya fokus pada pembangunan infrastruktur fisik pelindung pantai yang tidak terintegrasi.
