Persatuan Insinyur Indonesia (PII) mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi total terhadap sistem keselamatan transportasi perkeretaapian nasional menyusul kecelakaan beruntun di Bekasi Timur pada Senin, 27 April 2026. Desakan ini bertujuan untuk memperbaiki aspek teknologi dan manajemen operasional demi mencegah tragedi serupa di masa depan.
Jumlah korban jiwa akibat insiden di perlintasan Bulak Kapal tersebut dilaporkan mencapai sedikitnya 15 orang hingga Selasa, 28 April 2026. Data korban tersebut dikonfirmasi oleh Polda Metro Jaya sebagaimana dilansir dari Medcom pada Rabu, 29 April 2026.
"Kami berharap otoritas perkeretaapian menjadikan kecelakaan kereta api di Bekasi Timur sebagai momentum evaluasi komprehensif agar peristiwa serupa tidak terulang," ujar Ketua Umum PII Ilham Akbar Habibie. Organisasi tersebut kini tengah menunggu hasil investigasi resmi dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT).
Ketua Badan Kejuruan Teknik Perkeretaapian PII, Hermanto Dwiatmoko, menekankan bahwa investigasi harus mencakup faktor teknis dan nonteknis. Hal ini diperlukan untuk mengidentifikasi apakah penyebab utama kecelakaan berasal dari kegagalan sistem atau kesalahan manusia (human error).
Sebagai langkah mitigasi, PII mengusulkan percepatan penggunaan teknologi Automatic Train Protection (ATP). Teknologi ini berfungsi untuk melakukan pengereman otomatis jika kereta melanggar batas kecepatan atau sinyal demi menghindari tabrakan antar-rangkaian.
PII juga menyarankan audit menyeluruh pada perangkat persinyalan dan telekomunikasi di seluruh jalur aktif. Selain itu, peningkatan kompetensi masinis dalam menangani situasi darurat serta kepatuhan ketat terhadap Undang-Undang Perkeretaapian menjadi poin utama rekomendasi mereka.
Kecelakaan ini bermula saat sebuah KRL menabrak kendaraan di perlintasan sebidang, yang kemudian melibatkan KRL lain serta kereta api jarak jauh Argo Bromo Anggrek. Verifikasi teknis pada rel dan sarana di lokasi kejadian harus dilakukan sebelum jalur Bekasi Timur dioperasikan kembali secara normal.
Menanggapi rentetan kecelakaan di perlintasan, Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah telah menyiapkan dana sebesar Rp4 triliun. Anggaran tersebut dialokasikan untuk memperbaiki dan mengamankan 1.800 titik perlintasan kereta api yang tersebar di wilayah Pulau Jawa.
