Pemerintah Inggris mengambil langkah hukum terhadap Roman Abramovich setelah tenggat waktu penyaluran dana hasil penjualan Chelsea terlewati. Dana sebesar 2,35 miliar paun (sekitar Rp53,1 triliun) yang dijanjikan untuk korban perang di Ukraina belum disalurkan.
Sebelumnya, Abramovich, yang melepas kepemilikan Chelsea pada 2022, berjanji menyumbangkan seluruh dana bersih dari penjualan klub untuk tujuan kemanusiaan. Namun, hingga Maret, dana tersebut tak kunjung disalurkan.
Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, telah memperingatkan bahwa pemerintah akan membawa kasus ini ke pengadilan jika komitmen tersebut diabaikan. Pemerintah Inggris menyatakan akan mengambil langkah hukum untuk mengamankan dana tersebut.
Juru bicara pemerintah menyatakan, "Kami telah memberikan kesempatan terakhir kepada Roman Abramovich untuk melakukan hal yang benar. Sekali lagi, ia gagal memenuhi donasi yang telah dijanjikan. Kami sekarang akan mengambil langkah lanjutan untuk memastikan janji yang dibuat saat penjualan Chelsea benar-benar ditepati."
Menurut laporan, perwakilan pemerintah telah memberitahu tim hukum Abramovich mengenai potensi tindakan hukum yang akan diambil. Dana hasil penjualan Chelsea telah tertahan selama lebih dari 3,5 tahun.
Chelsea dijual pada Mei 2022 kepada konsorsium Clearlake yang dipimpin Todd Boehly, setelah Abramovich dijatuhi sanksi terkait dugaan kedekatannya dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin. Pemerintah Inggris menegaskan hanya akan menyetujui skema yang memastikan dana tersebut sampai kepada pihak paling rentan di Ukraina.
Tim kuasa hukum Abramovich menyatakan bahwa klien mereka tetap berkomitmen penuh untuk menggunakan dana tersebut bagi tujuan kemanusiaan. Mereka juga mengkritik pemerintah Inggris atas pernyataan yang dinilai bernuansa politis.
Dari sudut pandang Abramovich, keterlambatan ini dipicu oleh keputusan pengadilan Royal Court of Jersey yang membekukan asetnya senilai 7 miliar dolar AS pada April 2022. Jaksa Agung Jersey saat itu menyebut Abramovich sebagai tersangka dalam penyelidikan pidana, yang memicu proses hukum panjang.
Perusahaan Abramovich yang terdaftar di Inggris, Fordstam, masih memiliki utang sebesar 1,5 miliar paun kepada Camberley International Investments, perusahaan induk berbasis di Jersey yang juga terdampak pembekuan aset. Tim hukum Abramovich menolak membahas pencairan dana selama sengketa di Jersey belum terselesaikan.
