Aparat keamanan Iran menangkap dua warga negara asing di Kota Jolfa, Provinsi Azerbaijan Timur, pada Rabu, 22 April 2026, atas dugaan keterlibatan dalam impor perangkat internet satelit Starlink secara ilegal. Penangkapan ini dilakukan di tengah pengetatan pengawasan komunikasi digital oleh pemerintah setempat sejak pecahnya konflik bersenjata pada akhir Februari lalu.
Selain warga asing tersebut, otoritas juga mengamankan dua warga negara Iran yang diduga menjadi bagian dari jaringan intelijen yang sama. Operasi ini dilaporkan oleh media lokal Tasnim dan dilansir dari Detik iNET, yang menyebutkan para tersangka dituduh bekerja sama dengan kelompok yang berafiliasi dengan Amerika Serikat serta Israel.
Satu dari dua warga Iran yang ditangkap diduga mencoba mengirimkan informasi rahasia ke jaringan satelit pihak lawan. Sementara itu, satu orang lainnya dituding terlibat langsung dalam berbagai aktivitas intelijen yang mengancam stabilitas keamanan nasional di wilayah perbatasan.
Pemerintah Iran telah memberlakukan pemutusan akses internet total sejak perang dengan Amerika Serikat dan Israel meletus pada 28 Februari 2026. Langkah isolasi digital ini memicu sebagian warga untuk mencari alternatif akses melalui terminal Starlink milik SpaceX agar tetap terhubung dengan dunia luar.
Berdasarkan regulasi hukum yang berlaku di Iran, penggunaan atau distribusi perangkat komunikasi ilegal seperti Starlink dapat dijatuhi sanksi berat. Pelaku yang terbukti membeli, mengangkut, atau menjual perangkat tersebut terancam hukuman penjara dengan durasi hingga dua tahun.
Teknologi Starlink milik Elon Musk sebelumnya sempat menjadi sarana komunikasi utama bagi para pengunjuk rasa di wilayah tersebut. Namun, Teheran merespons penggunaan alat ini dengan mengerahkan perangkat pengacak GPS tingkat militer untuk memutus koneksi antara terminal di darat dan satelit di orbit.
Terminal Starlink sangat bergantung pada sinyal GPS untuk menentukan koordinat lokasi sebelum melakukan sinkronisasi dengan jaringan satelit. Dengan pengacakan sinyal tersebut, pemerintah Iran berupaya memastikan tidak ada akses informasi yang keluar atau masuk tanpa pengawasan otoritas resmi.
