Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, mengungkapkan adanya banyak lahan milik negara yang kini ditempati oleh pihak-pihak lain. Keberadaan lahan tersebut, yang mayoritas berada di sekitar bantaran rel kereta api dan merupakan aset PT KAI, menjadi perhatian utama pemerintah.
Maruarar menyebutkan bahwa peninjauan lapangan yang dilakukannya di Bandung dan Tanah Abang menunjukkan banyaknya masyarakat yang menempati lahan-lahan milik PT KAI tanpa izin. Situasi ini mendorong pemerintah untuk segera mengambil tindakan demi pemanfaatan lahan tersebut sesuai kepentingan publik.
“Cukup banyak seperti yang saya lihat tadi pagi di kawasan Bandung, ya, itu cukup banyak, ya, yang memang tanah Kereta Api tetapi sudah diduduki oleh masyarakat. Kemudian juga kemarin di Tanah Abang kita melihat ada beberapa lokasi juga kita akan komunikasikan karena itu adalah tanah negara, tentunya itu digunakan untuk kepentingan negara dan rakyat Indonesia,” ujar Maruarar di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Senin (6/4/2026), seperti dilansir dari Detik Finance.
Ketika dikonfirmasi mengenai kemungkinan keterlibatan organisasi masyarakat (ormas) dalam pendudukan lahan, Maruarar tidak memberikan jawaban eksplisit. Ia hanya menyatakan bahwa penanganan masalah ini akan dilakukan melalui komunikasi yang baik dengan berbagai pihak yang terlibat.
Menurutnya, Presiden Prabowo telah memberikan arahan tegas agar lahan-lahan tersebut segera diambil alih. Prioritas pemanfaatan lahan adalah untuk kepentingan masyarakat luas, salah satunya melalui pembangunan rumah rakyat berjenis rumah susun yang ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah.
“Arahan beliau bagaimana fokus di kota-kota, lahan-lahan negara terutama dari kereta api dan Danantara itu akan diprioritaskan untuk rumah susun, dalam dua hari ini kami sudah sisir dengan Dirut KAI dan juga Kepala Badan BP BUMN kemarin di Jakarta di Kawasan Tanah Abang,” pungkas Maruarar.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengatasi permasalahan kepemilikan lahan dan menyediakan hunian layak bagi masyarakat, khususnya di perkotaan, dengan memanfaatkan aset negara secara optimal.
