Kementerian Pertanian (Kementan) menyatakan bahwa Indonesia telah mencapai swasembada pangan nasional pada Kamis (23/4/2026) berdasarkan angka resmi kenaikan produksi gabah dan beras sepanjang tahun 2025. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan, Andi Nur Alam Syah, menegaskan capaian ini didukung oleh data lembaga negara yang kredibel.
Dilansir dari Detik Finance, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan luas panen padi nasional pada 2025 menyentuh angka 11,32 juta hektare. Jumlah tersebut mencerminkan pertumbuhan signifikan sebesar 12,69 persen jika dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya.
Peningkatan luas panen tersebut berdampak langsung pada volume produksi Gabah Kering Panen (GKP) yang melonjak menjadi 71,95 juta ton atau naik 13,29 persen secara tahunan. Pemerintah menilai lonjakan ini merupakan buah dari strategi intensifikasi dan pemanfaatan teknologi pertanian.
"Peningkatan produksi ini merupakan hasil dari intensifikasi pertanian, mulai dari peningkatan indeks pertanaman, perbaikan irigasi, hingga pemanfaatan teknologi," kata Andi Nur Alam Syah, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan.
Melalui proyeksi BPS, total produksi beras nasional tahun 2025 mencapai 34,77 juta ton, sementara angka konsumsi tahunan berada pada kisaran 31,1 juta ton. Selisih angka tersebut menghasilkan surplus produksi yang menjadi indikator utama pemenuhan kebutuhan dalam negeri tanpa impor beras medium.
Kementan juga mengklarifikasi bahwa kegiatan impor yang masih berlangsung hanya terbatas pada jenis beras premium atau kebutuhan industri. Adapun beras medium yang masuk pada awal 2025 disebut sebagai pemenuhan sisa kontrak dari tahun anggaran sebelumnya.
Terkait ketersediaan fisik, Perum Bulog mencatat stok beras di seluruh Indonesia mencapai 4,95 juta ton per 18 April 2026. Direktur Utama Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menyatakan bahwa seluruh stok tersebut tersimpan di ribuan gudang dan siap diverifikasi oleh publik untuk menjamin transparansi data.
Pemerintah menekankan pentingnya penggunaan metodologi yang tepat dalam menghitung produktivitas, yakni dengan mempertimbangkan intensitas tanam, bukan sekadar luas baku sawah. Hal ini bertujuan agar informasi yang diterima publik tetap akurat dan menjaga kepercayaan terhadap institusi negara.
