Eskalasi konflik antara Amerika Serikat dan Iran semakin memanas dengan ancaman terbaru dari Presiden AS Donald Trump untuk memperluas serangan terhadap infrastruktur sipil Iran. Ancaman ini, yang secara spesifik menargetkan jembatan dan pembangkit listrik, muncul di tengah respons Iran yang meluncurkan rudal ke Tel Aviv, Israel, serta insiden penembakan jet tempur AS.
Trump melalui media sosialnya pada Kamis malam, 3 April 2026, menegaskan bahwa militer AS belum mengerahkan kekuatan penuhnya di Iran. "Militer AS bahkan belum mulai menghancurkan apa yang tersisa di Iran. Jembatan selanjutnya, lalu Pembangkit Listrik," tulis Trump, seperti dikutip dari Reuters. Ancaman tersebut bertujuan mendesak kepemimpinan Iran untuk segera meredakan konflik.
Sebelumnya, Trump mengunggah video pemboman jembatan B1, penghubung baru antara Teheran dan Karaj, yang dijadwalkan dibuka tahun ini. Media pemerintah Iran melaporkan delapan orang tewas dan 95 lainnya terluka akibat serangan tersebut. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araqchi mengecam serangan terhadap bangunan sipil, menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak akan memaksa warga Iran untuk menyerah.
Selain itu, Iran juga melaporkan serangan pesawat tak berawak pada Jumat pagi terhadap gudang bantuan Bulan Sabit Merah di daerah Choghadak, provinsi Bushehr. Bushehr, kota pelabuhan strategis, juga merupakan lokasi fasilitas pembangkit listrik tenaga nuklir pertama Iran. Citra satelit juga menunjukkan asap mengepul dari pelabuhan di Qeshm, pulau Iran di Selat Hormuz.
Eskalasi terbaru ini juga meliputi insiden jatuhnya jet tempur F-35 AS yang diklaim berhasil dirobohkan oleh militer Iran pada Jumat (03/04), dilansir dari Detikcom. Korps Garda Revolusi Iran (IRGC) menyatakan tengah menyisir lokasi jatuhnya pesawat di wilayah Barat Daya Iran, bahkan menjanjikan penghargaan bagi siapa pun yang berhasil menangkap atau melikuidasi pilot.
Dampak Global dan Hukum Internasional
Meskipun terus digempur, Iran membuktikan masih mampu melancarkan serangan terhadap sekutu AS di Teluk. Kuwait Petroleum Corporation melaporkan kilang Mina al-Ahmadi miliknya dihantam drone, menyebabkan kebakaran. Sistem pertahanan udara Arab Saudi juga mencegat tujuh drone dalam beberapa jam terakhir. Serangan rudal juga dilaporkan jatuh dekat pelabuhan Haifa, Israel, dan rudal diluncurkan ke Tel Aviv, Israel, memicu sirene serangan udara.
Ancaman Trump untuk menargetkan fasilitas desalinasi air di Iran juga berpotensi melanggar hukum humaniter internasional, khususnya Konvensi Jenewa Keempat yang melarang hukuman kolektif terhadap warga sipil. Gedung Putih menegaskan bahwa setiap tindakan militer akan tetap dalam koridor hukum, namun para pengamat memperingatkan dampak luas serangan terhadap infrastruktur penting.
Kementerian Kesehatan Iran melaporkan serangan AS telah merusak fasilitas sipil, termasuk sekolah dan pemasok farmasi, serta Institut Pasteur di Teheran dan gudang bantuan Bulan Sabit Merah di Bushehr. Lebih dari 100 pakar hukum internasional Amerika menyatakan keprihatinan serius atas potensi pelanggaran hukum humaniter internasional dan kejahatan perang.
Kekhawatiran Ekonomi Global dan Isu Selat Hormuz
Ketegangan ini memperburuk kekhawatiran pasar global, dengan harga minyak Brent dan minyak mentah AS melesat tajam. Penutupan jalur navigasi di Selat Hormuz, yang dikendalikan Iran, mengancam pasokan energi dunia dan pengiriman pupuk, memicu kenaikan harga pangan global dan krisis kemanusiaan di negara-negara berkembang Asia dan Afrika.
Dewan Keamanan PBB dijadwalkan melakukan pemungutan suara mengenai resolusi yang dipimpin Bahrain untuk melindungi pelayaran komersial di Selat Hormuz. Namun, rencana penggunaan kekuatan militer kemungkinan akan menghadapi veto dari anggota tetap seperti Tiongkok, Rusia, dan Prancis.
Pengaturan kontroversial juga muncul, di mana Iran menawarkan pengawalan aman bagi kapal tanker minyak untuk melewati Selat Hormuz jika mengubah registrasi dan mengibarkan bendera Pakistan, dengan biaya tertentu. Hal ini menunjukkan kontrol signifikan Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) terhadap jalur pelayaran strategis tersebut.
Di tengah situasi geopolitik yang memanas, Komisi VIII DPR RI memastikan penyelenggaraan ibadah haji 2026 bagi jemaah Indonesia tetap berjalan aman. Anggota Komisi VIII DPR RI, Aprozi Alam, menyebut Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam memastikan kelancaran haji di tengah konflik. "Haji tetap berjalan meskipun konflik terjadi. Ini bukan hal baru, karena pelaksanaan ibadah haji sudah memiliki sistem pengamanan dan komitmen internasional untuk melindungi jamaah," kata Aprozi, Jumat (3/4/2026).
