PT Lotte Chemical Indonesia (LCI) mengusulkan kepada pemerintah untuk menghapus tarif impor Liquefied Petroleum Gas (LPG) yang digunakan sebagai bahan baku industri pada Selasa (14/4/2026). Langkah ini diambil guna memperkuat daya saing sektor petrokimia nasional di tengah ketidakpastian pasokan energi global.
Beban tarif impor sebesar 5 persen saat ini dinilai sangat memberatkan operasional perusahaan, terutama akibat eskalasi konflik di Timur Tengah yang mengganggu rantai pasok. Dilansir dari Detik Finance, kebijakan pajak tersebut membuat biaya produksi melonjak dibandingkan negara tetangga.
Corporate Planning General Manager LCI, Lee Dae Lo, menjelaskan bahwa negara-negara kompetitor di Asia Tenggara tidak menerapkan kebijakan serupa. Singapura, Malaysia, dan Thailand diketahui membebaskan biaya impor LPG bagi kebutuhan industri manufaktur mereka.
"Di negara lain seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand, tidak ada tarif impor bagi perusahaan yang mengimpor LPG dari luar negeri. Demi daya saing industri Indonesia, saya berharap agar tarif impor LPG sebagai bahan baku dapat diubah menjadi 0%," ujar Lee Dae Lo, Corporate Planning General Manager LCI.
Krisis pasokan yang terjadi memaksa manajemen LCI untuk melakukan penyesuaian operasional di pabrik mereka yang berlokasi di Cilegon, Banten. Kelangkaan bahan baku utama berupa nafta dan LPG mengakibatkan penurunan kapasitas produksi pada fasilitas pengolahan produk hulu hingga hilir tersebut.
Pihak LCI juga meminta dukungan pemerintah dalam pemenuhan cadangan biji plastik domestik melalui rencana pembelian pasokan dari luar negeri. Permintaan bantuan ini diharapkan dapat menjaga keberlangsungan produksi petrokimia dasar di dalam negeri secara stabil.
Lee Dae Lo menyatakan bahwa perusahaannya akan sangat terbantu apabila pemerintah mampu memberikan kepastian pasokan nafta secara langsung. Hingga saat ini, LCI terus memantau perkembangan situasi geopolitik global yang berdampak pada distribusi bahan baku energi.
