Pakar kebijakan publik dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Slamet Rosyadi, berpendapat bahwa kebijakan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Jawa Tengah sebaiknya diterapkan secara bertahap. Hal ini bertujuan untuk menghindari potensi gejolak di masyarakat.
Slamet menjelaskan bahwa kenaikan opsen pajak dilatarbelakangi oleh berkurangnya transfer dana dari pemerintah pusat ke daerah. Kondisi ini berdampak pada kemampuan fiskal daerah sehingga penerapan kebijakan tersebut membutuhkan kehati-hatian.
Ia menambahkan, kebijakan yang kurang sosialisasi dapat menimbulkan kebingungan di masyarakat, terutama jika terjadi kenaikan nominal pajak yang signifikan.
Menurutnya, kondisi ekonomi masyarakat Jawa Tengah belum sepenuhnya pulih pasca pandemi COVID-19, sehingga kenaikan beban pajak dapat mengurangi daya beli masyarakat.
Slamet mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang memberikan diskon opsen PKB. Namun, ia menilai bahwa besaran diskon 5 persen masih terlalu kecil dan perlu ditingkatkan, idealnya sekitar 15 persen, agar benar-benar meringankan beban wajib pajak.
Selain itu, ia menekankan bahwa kenaikan opsen pajak harus diikuti dengan perbaikan layanan publik, terutama infrastruktur jalan yang masih rusak di beberapa wilayah. Perbaikan nyata ini akan membuat masyarakat lebih mudah menerima kebijakan tersebut.
Slamet juga meminta transparansi data terkait klaim bahwa besaran opsen PKB di Jawa Tengah lebih rendah dibandingkan provinsi lain. Hal ini penting untuk menghindari polemik di masyarakat. Ia mengingatkan pemerintah daerah agar tidak menjadikan kenaikan pajak sebagai solusi instan untuk menutup defisit anggaran.
"Pemerintah perlu mencari sumber pendapatan lain di luar pajak, misalnya dengan mengoptimalkan aset daerah agar bisa menghasilkan pendapatan. Kenaikan pajak sebaiknya menjadi opsi terakhir dan dilakukan secara bertahap," kata Slamet.
Menurutnya, kebijakan fiskal yang terlalu drastis berisiko memicu resistensi publik, terutama di daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang masih tertinggal seperti Jawa Barat dan Jawa Timur.
"Karena itu, perlu kehati-hatian dalam mengambil kebijakan agar tujuan peningkatan pendapatan daerah tetap tercapai tanpa menimbulkan gejolak di masyarakat," pungkas Slamet.
