Menjelang perhelatan Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, kekhawatiran muncul di kalangan pemain Timnas Inggris terkait potensi gangguan dari isu-isu politik yang tidak berhubungan langsung dengan sepak bola.
Sumber internal tim mengungkapkan bahwa para pemain berupaya menghindari keterlibatan dalam pernyataan politik yang bisa mengalihkan perhatian dari kompetisi olahraga utama ini.
Keresahan ini muncul seiring dengan meningkatnya sorotan publik terhadap berbagai kontroversi di luar lapangan, termasuk kebijakan imigrasi, pembatasan perjalanan, dan operasi militer yang sedang berlangsung.
Situasi ini menciptakan dilema moral bagi sejumlah federasi sepak bola, termasuk Inggris, yang seringkali diharapkan untuk menyampaikan pendapat tentang isu-isu politik di luar ranah pertandingan.
Kepala Eksekutif Profesional Footballers' Association (PFA), Maheta Molango, menyatakan bahwa beberapa pemain, termasuk kapten tim, Harry Kane, telah menyampaikan kekhawatiran mereka kepadanya. Mereka enggan dipaksa menjadi representasi atau juru bicara bagi pemerintah atau badan yang seharusnya bertanggung jawab atas isu-isu tersebut.
"Kami bicara tentang orang-orang yang pintar, sadar sosial, yang mengerti bahwa mereka tidak hidup dalam gelembung… orang akan memahami bahwa mereka punya platform, dan platform itu bisa dipakai untuk menciptakan dunia yang lebih baik dan mencoba memengaruhi orang. Namun, beberapa dari mereka mengatakan kepada saya bahwa mereka merasa tidak adil jika pada akhirnya, meskipun mereka punya platform, mengapa mereka harus berubah menjadi juru bicara untuk pemerintah atau badan yang sebenarnya seharusnya menjadi pemimpin?" ujar Molango kepada Sky News.
Molango menambahkan bahwa para pemain sering merasa terbebani oleh tuntutan-tuntutan politik yang jauh dari peran utama mereka sebagai atlet.
Pelajaran dari Qatar
Isu serupa pernah mencuat pada Piala Dunia 2022 di Qatar. Saat itu, sejumlah pemain dan staf Inggris, termasuk pelatih Gareth Southgate, menghadapi pertanyaan sulit terkait catatan hak asasi manusia Qatar dan sikap mereka terhadap komunitas LGBTQ.
Salah satu contoh tekanan politik yang dihadapi tim adalah pertanyaan mengenai apakah kapten mereka akan mengenakan ban lengan pelangi di tengah ancaman kartu kuning.
Molango menegaskan kembali bahwa pemain sepak bola bukanlah aktivis politik. Mereka dibayar untuk bermain di lapangan, bukan untuk menjadi juru bicara politik. Ia berharap isu-isu semacam itu ditangani oleh pejabat pemerintah atau federasi, bukan oleh para pemain.
