Pemerintah tengah menyusun kebijakan kerja dari rumah (WFH) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) serta pegawai di sektor swasta. Inisiatif ini digulirkan sebagai langkah penghematan energi, terutama merespons potensi krisis energi global akibat konflik antara Amerika Serikat dan Iran.
Kajian yang dilakukan oleh Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) menunjukkan bahwa skema WFH satu hari per minggu berpotensi menghemat anggaran negara sebesar Rp 9,7 triliun setiap tahun. Penghematan ini berasal dari efisiensi konsumsi energi di gedung pemerintahan, termasuk listrik, pendingin ruangan, operasional fasilitas, dan biaya transportasi dinas ASN.
Angka penghematan tersebut, seperti dilansir dari Detik Finance, diperoleh melalui perhitungan kasar berbasis asumsi sederhana. Meskipun demikian, Analis Senior ISEAI, Ronny P. Sasmita, mengingatkan bahwa WFH satu hari per minggu bukanlah solusi instan untuk masalah penghematan negara.
"Dalam konteks APBN, ini tentu bukan angka kecil, tapi juga bukan game changer. Lebih mirip 'hemat receh tapi rutin.' Dampaknya lumayan, tapi tidak menyelesaikan masalah struktural fiskal," jelas Ronny kepada detikcom pada Senin (30/3/2026).
Di sisi lain, Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, menilai penghematan energi dari WFH satu hari per minggu tidak akan signifikan. Menurut perhitungannya, kontribusi penghematan terhadap total konsumsi BBM nasional hanya sekitar 0,5% hingga 1,5%.
Bhima juga menyoroti potensi peningkatan penggunaan energi di tingkat rumah tangga, seperti listrik dan LPG, jika pekerja lebih banyak di rumah. Hal ini, menurutnya, hanya memindahkan beban konsumsi energi dari sektor pemerintah atau swasta ke rumah tangga.
Ronny P. Sasmita juga berpandangan senada. Ia menyebutkan bahwa kebijakan WFH cenderung menggeser beban energi, bukan menguranginya secara agregat nasional. "Listrik kantor turun, tapi listrik rumah naik. Internet kantor turun, tapi paket data di rumah meningkat," papar Ronny.
Ia menambahkan, agar kebijakan WFH berkelanjutan dan adil, diperlukan penyeimbang seperti insentif listrik untuk rumah tangga produktif atau subsidi internet. Tanpa itu, pekerja berisiko menanggung beban efisiensi semu.
Alternatif Solusi Jangka Panjang
Muhammad Ishak Razak, Peneliti Senior Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, juga memperingatkan bahwa WFH justru bisa memicu peningkatan konsumsi BBM. Pekerja yang WFH mungkin akan lebih sering bepergian ke pusat perbelanjaan, kafe, atau mengantar jemput anak, yang semuanya memerlukan energi transportasi.
Ishak menegaskan, secara jangka panjang, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah konkret untuk menghemat energi tanpa harus menunggu krisis. Prioritas utamanya meliputi peningkatan investasi pada fasilitas transportasi umum guna mendorong peralihan dari kendaraan pribadi.
Selain itu, mempercepat adopsi kendaraan listrik, termasuk untuk transportasi umum, layanan ojek daring, dan kendaraan dinas, juga menjadi krusial. Terakhir, peningkatan penggunaan pembangkit energi terbarukan harus menjadi fokus utama untuk mencapai penghematan energi yang berkelanjutan.
