Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pengambilalihan hampir 5 juta hektare lahan perkebunan dan pertambangan ilegal dalam pidatonya pada peringatan Hari Buruh Internasional di Monumen Nasional, Jakarta Pusat, Rabu (1/5/2026). Langkah tegas ini diambil pemerintah guna menghentikan kebocoran kekayaan negara yang selama ini dikelola tanpa izin resmi.
Penguasaan kembali lahan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menata ulang tata kelola Sumber Daya Alam (SDA) Indonesia. Berdasarkan data yang dihimpun Kepala Negara, kekayaan alam Indonesia selama ini banyak dieksploitasi oleh oknum melalui praktik pembukaan lahan serta pertambangan tanpa dokumen legal.
Sebagaimana dilansir dari Detik Finance, pemerintah juga telah melakukan penutupan terhadap ribuan titik pertambangan ilegal di berbagai wilayah. Presiden menegaskan bahwa seluruh aset yang telah diamankan tersebut kini berada di bawah kendali negara untuk mendukung kesejahteraan masyarakat luas.
"Aku sudah ambil alih itu semua, sampai hari ini sudah hampir 5 juta hektare yang kita kuasai kembali, kembali ke rakyat," kata Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Ia menambahkan bahwa upaya pengamanan kekayaan negara ini akan terus dilakukan secara berkelanjutan hingga target tercapai.
Pemerintah memproyeksikan luas lahan yang dikuasai kembali akan terus bertambah secara signifikan dalam beberapa bulan mendatang. Prabowo menargetkan angka pengambilalihan lahan ilegal ini bisa menyentuh 8 juta hektare pada akhir tahun 2026 seiring dengan pengetatan pengawasan di sektor agraria dan minerba.
Upaya penutupan ribuan tambang tanpa izin ini disebut sebagai komitmen untuk memastikan seluruh kekayaan alam dikelola secara semestinya. Pemerintah berencana mendistribusikan manfaat dari pengelolaan lahan tersebut demi kemakmuran ekonomi nasional yang merata.
